Terungkap! Pemerintah Minta APM Talangi Subsidi Motor Listrik

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan subsidi pembelian motor listrik roda dua berbasis baterai sebesar Rp 7 juta dari pemerintah menemui banyak hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan. Salah satu masalahnya adalah diler harus menalangi terlebih dahulu, namun pembayarannya tidak jelas kapan.

Hal itu diungkapkan Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi. Menurut dia tim dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memberi arahan agar para agen pemegang merk (APM) mau berkorban dengan ikut menalangi subsidi tersebut.

"Kalau diler nalangin itu berat, misal terima 10 unit masih batas kewajaran Rp 70 juta, kan pencairan berapa hari, berapa minggu jumlah dikit mungkin masih oke. Tapi kalau permintaan banyak pasti gak akan sanggup. Arahan Kemenko Maritim ada peran APM menalangi dana itu, jangan dibebankan ke diler. Kalau di luar batas kewajaran diler nolak, saya gak ada lagi kan bisa ngga mencapai target 200 ribu. Memberatkan diler menalangi dana Rp 7 juta," katanya kepada CNBC Indonesia, Rabu (30/8/2023).

Arahan dari pemerintah itu berlangsung intensif dalam beberapa waktu belakangan. Budi pun mendorong para APM atau pengusaha dari brand kendaraan ini untuk ikut serta dalam memberi talangan. Ia pun berencana untuk mengumpulkan para bos-bos APM secepatnya.

"Habis rapat itu saya konsolidasi dengan semua APM yang sudah mencapai TKDN 40%, tapi besok akan ketemu lagi konsolidasi untuk mengingatkan bahwa program ini sukses kalau ada peran serta dari APM, ngga hanya bikin-bikin (produksi) aja tapi kita cari cara uang Rp 7 juta siapa yang harus talangi. Harapan kita bisa, APM kan bukan pengusaha kecil," ujar eks Direktur Jenderal Perhubungan Darat tersebut.

Meski demikian, bukan berarti para APM ini bakal langsung menyetujui opsi menalangi subsidi senilai Rp 7 juta per motor. Pasalnya, bukan tidak mungkin banyak APM yang menolak karena keterbatasan anggaran akibat belum berjalan maksimalnya rencana ini.

"Atau opsi pendanaan, kita cari pendanaan untuk subsidi tadi pinjamkan dulu supaya program ini jalan. Dana Rp 7 juta kalau bisa jadi beban APM, bukan beban diler, tapi kalau APM keberatan opsi yang ditawarkan ya udah cari pendanaan aja. Besok akan dikumpulkan," ujar Budi.

APM harus mengambil peran lebih karena diler yang menjadi garda terdepan kesulitan dalam pendanaan talangan. pemerintah terlambat melakukan pembayaran subsidi sebesar Rp 7 juta dari pemerintah ke diler. Dalam beberapa bulan ini, pihak diler mengaku pemerintah belum memberikan subsidi tersebut sehingga diler harus menalangi bahkan 'nombok'.

"Diler juga ngeri-ngeri sedap untuk ngasih subsidi lagi apalagi kebijakannya untuk semua KTP, 1 KTP bisa untuk subsidi 1 orang. sedangkan pemerintah kaya gitu (belum bayar subsidi), mereka diler pasti nahan juga," kata tenaga penjual Viar kepada CNBC Indonesia, Rabu (2/8/2023).

Alhasil banyak diler menahan unit konsumen yang sudah lunas melalui pembelian cash. Konsumen membayar nilai motor dikurangi subsidi, sedangkan pemerintah belum juga memberikan subsidinya. Enggan rugi, diler pun menahan distribusi yang membuat masalah baru, yakni konsumen bertanya kejelasan penerimaan unit.

"Yang kemarin lunas belum pada nerima barangnya, ditahan karena kita nggak mau resiko juga. Kebijakan pemerintah nggak jelasnya pencairan kapan, belum juga," sebut tenaga penjual tersebut.