Dikritik DPR Soal IKN, Sri Mulyani: Pemerintah Disiplin

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah selalu disiplin perihal pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pernyataan ini diungkapkan Sri Mulyani untuk menjawab menjawab kritikan Fraksi Demokrat di DPR RI, dalam rapat paripurna, Selasa (30/8/2023).

Menurut Sri Mulyani, pembiayaan proyek IKN ini dilakukan sesuai dengan rencana induk pembangunan proyek ibu kota baru tersebut.

"Pemerintah terus disiplin dalam melakukan pembiayaan IKN sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam rencana induk pembangunan IKN," kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR tentang tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBN 2024 di Gedung DPR, Rabu(30/8/2023).

Jawaban Sri Mulyani itu ditujukan atas pernyataan Fraksi Demokrat yang mengkritik anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan IKN dalam RAPBN 2024. Kritikan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 tentang pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBN 2024 pekan lalu.

Mantan kepala Bappenas mengatakan pemerintah menghargai pendapat sejumlah fraksi tersebut terhadap proyek IKN. Dia mengatakan dukungan dan pemenuhan anggaran pembangunan IKN akan dilakukan dengan mendorong sinergi serta kombinasi berbagai instrumen pembiayaan yang kreatif.

"Dukungan dalam pemenuhan anggaran dilakukan dengan terus mendorong sinergi dan kombinasi berbagai instrumen pembiayaan yang kreatif, namun tetap terjaga," ujarnya.

Sri Mulyani juga mengatakan untuk membiayai pembangunan itu pemerintah mendorong pelibatan swasta, serta memberdayakan Sovereign Wealth Fund. Dia mengatakan pemerintah juga terus mengembangkan pembiayaan kreatif dalam pengelolaan dan pembangunan IKN.

Juru bicara Fraksi Demokrat Suhardi Duka mengatakan anggaran yang disiapkan untuk IKN senilai Rp 40 triliun dirasa sangat besar. Dia mengatakan anggaran untuk IKN itu sangat kontras dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk pembangunan dan pemerataan daerah lainnya.

Suhardi berharap pembangunan ini tidak dilakukan hanya untuk mengejar hal yang seremonial belaka, seperti upacara HUT Kemerdekaan 2024. Sorotan terhadap IKN tersebut juga disampaikan oleh Fraksi PDIP dan PKS dalam rapat tersebut.

Ini bukan pertama kalinya, Sri Mulyani dihujani kritik DPR terkait dengan IKN. Dalam rapat paripurna yang membahas KEM PPKF 2024, dua fraksi di DPR mengkritisi IKN. Dua fraksi tersebut adalah Fraksi PKS serta Fraksi Demokrat.

Fraksi Demokrat menilai anggaran pembangunan IKN tidaklah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.

"Sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," kata Anggota DPR Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah.

Adapun dari Fraksi PKS, memandang bahwa kebijakan belanja negara untuk pembangunan IKN itu lebih baik digunakan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian.

"Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat. peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya," ujar Anggota DPR Andi Akmal Pasluddin.

Saat itu, terkait dengan kritikan pembangunan IKN, Sri Mulyani menjawab dengan memastikan bahwa penganggaran untuk pembangunannya akan tetap terlaksana karena telah menjadi agenda prioritas nasional bersamaan dengan berbagai proyek strategis nasional (PSN) lainnya.

"Program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi, melalui [...] percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional," tuturnya.

Dia juga memastikan, untuk meningkatkan kualitas belanja pada 2024, Pemerintah akan konsisten melanjutkan penguatan prinsip spending better melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar serta program-program untuk mendukung program prioritas.