
Dukung Aksesi Indonesia di OECD, Airlangga Tempuh Langkah Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang 28 perwakilan negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk mendiseminasikan perkembangan terkini perekonomian Indonesia. Langkah ini dilakukan menjaring dukungan bagi proses aksesi Indonesia pada OECD.
Pada pertemuan tersebut, Airlangga menekankan diperlukan kerja sama dan aksi bersama untuk menghadapi tantangan global yang berkembang signifikan. Apalagi, dinamika geopolitik yang terjadi menciptakan pola kerja sama internasional yang terfragmentasi serta menghambat aliran perdagangan, investasi, dan melemahkan perekonomian dunia.
Ditambah lagi, dampak dari pandemi COVID-19 dan krisis finansial global masih dirasakan mayoritas masyarakat global. Meski demikian, performa perekonomian Indonesia yang tetap terjaga solid di tengah tantangan tersebut.
Airlangga menyebutkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17% di kuartal II-2023 atau 5,11% di sepanjang semester I-2023. Neraca perdagangan melanjutkan tren positif selama 38 bulan berturut-turut, surplus US$ 7,82 miliar pada kuartal II-2023.
Capaian ini juga menjadi 'modal' Indonesia dalam berproses untuk menjadi anggota OECD. Airlangga mengatakan secara profil sebagai negara demokratis, Indonesia menjadi mitra strategis bagi OECD dan negara anggota. Peran kepemimpinan global Indonesia pun telah teruji, antara lain melalui Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN.
"Seluruh Duta Besar yang hadir, satu-persatu menyatakan dukungan kepada Indonesia dan tentunya Indonesia berbesar hati karena dukungan dari para duta besar ini penting, karena akan ada pertemuan di September (Pertemuan Tingkat Kepala Perwakilan OECD) yang akan memutuskan apakah usulan Indonesia untuk masuk menjadi anggota OECD diterima oleh seluruh negara. Jumlah negara yang di OECD ada 38," jelas Airlangga dalam keterangan resmi, Jumat (25/8/2023).
Keanggotaan Indonesia pada OECD akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi Indonesia, diperlukan untuk meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai tujuan strategis nasional. Indonesia memerlukan sarana dan pendekatan baru untuk memandu para pembuat kebijakan untuk bergerak maju, terutama dengan menyelaraskan diri dengan tolok ukur internasional.
"Institusi dan pembuat kebijakan di Indonesia akan mendapatkan manfaat dari proses keanggotaan OECD dalam hal memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti dan analisis, khususnya pada reformasi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Selain itu kebijakan nasional Indonesia akan mampu beradaptasi dengan perubahan struktural yang ada, seperti dekarbonisasi, digitalisasi, teknologi, dan masalah demografi," ungkap Airlangga.
Bagi OECD, bergabungnya Indonesia akan memberikan jangkauan global yang lebih luas, khususnya pada kawasan Asia Tenggara. Dengan proyeksi sebagai lima besar perekonomian dunia pada 2045, Indonesia merupakan mitra strategis dalam memperkuat standar dan praktik terbaik OECD.
Kemitraan dengan Indonesia memberikan kepastian no one should be left behind, dan sejalan dengan misi kunjungan Presiden Joko Widodo ke Afrika, untuk menjalin kemitraan dan peluang kerja sama.
Airlangga juga menjelaskan bahwa dengan Indonesia dengan menjadi negara OECD, Indonesia dapat lolos dari middle income trap, seperti yang dilakukan Korea Selatan.
"Jadi yg pertama, Indonesia masuk dalam critical part, periode krisis masuk dalam negara dari US$ 5.000 di akhir tahun depan, untuk mencapai negara pendapatan di atas US$ 10.000. Waktu kita tidak banyak. Diperkirakan 10 tahun dan untuk 10 tahun itu bersamaan dengan adanya bonus demografi. Bersamaan dengan itu fungsi dari pada investasi dan multilateral trade menjadi penting. Artinya kita membuka akses terhadap pasar di 38 negara OECD dan juga kita menggunakan best practice standar yang sama," ungkap Airlangga.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan negara anggota OECD menyampaikan dukungan terhadap intensi keanggotaan OECD Indonesia. Beberapa negara berkomitmen untuk menyediakan dukungan yang diperlukan bagi Indonesia serta kesediaan berbagi pengalaman dari proses aksesi yang sebelumnya dijalankan.
Dengan kemitraan yang tengah terjalin sebagai key partner OECD sejak 2007, proses keanggotaan Indonesia diharapkan akan berjalan lancar.
Dalam pertemuan ini hadir Duta Besar Australia, Duta Besar Belanda, Duta Besar Belgia, Duta Besar Irlandia, Duta Besar Jepang, Duta Besar Kosta Rika, Duta Besar Polandia, Duta Besar Turki, dan Duta Besar Yunani. Turut hadir perwakilan dari kedutaan besar Amerika Serikat, Austria, Chile, Denmark, Finlandia, Hungaria, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Kolombia, Meksiko, Norwegia, Polandia, Portugal, Prancis, Selandia Baru, Spanyol, Swedia, dan Swiss.
(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pemerintah Pacu Pemerataan Ekonomi Lewat Reforma Agraria