Bahlil Sebut RI Cuan 10 Kali Lipat dari Aksi Jokowi Ini..

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia lagi-lagi menyebutkan bahwa Indonesia ketiban 'durian runtuh' atau mendapatkan keuntungan hingga 10 kali lipat dari aksi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melarang kegiatan ekspor bijih nikel dan melakukan ekspor nikel berhilirisasi.

Menurut penuturan Bahlil, ekspor nikel dalam rentan tahun 2017 - 2018, nilainya hanya US$ 3,3 miliar. Hal itu karena ekspor hanya dilakukan tanpa melalui proses dalam pengolahan dan pemurnian (smelter).

Namun, pasca Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk melarang kegiatan ekspor bijih nikel dan wajib pengembangan smelter di dalam negeri. Nilai ekspor nikel melejit hingga 10 kali lipat menjadi sekitar US$ 30-an miliar.

Baca: Heboh Hilirisasi, RI Dapat Apa?

"2019-2022 nilai ekspor kita dari nikel menjadi US$ 30 miliar, 10 kali lipat naiknya," ungkap Bahlil dalam kuliah umum di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, dikutip Kamis (24/8/2023).

Sebagaimana diketahui, atas aksi Indonesia melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri, Indonesia mendapatkan gugatan dari Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pada Oktober 2022, Indonesia dinyatakan kalah atas gugatan Uni Eropa di WTO tersebut. Saat ini Indonesia sedang berupaya mengajukan banding gugatan.

Bahlil mengatakan, bahwa alasan Uni Eropa menggugat Indonesia di WTO karena saat ini dunia bergerak menuju energi hijau dan industri ramah lingkungan. Di mana, bahan-bahan untuk mendukung hal-hal tersebut membutuhkan nikel.

Nikel sebagaimana diketahui untuk kebutuhan bahan baku baterai kendaraan listrik. "Baterai ini bahan bakunya ada empat; nikel, kobalt, mangan, dan lithium," ujarnya Bahlil.

Indonesia punya tiga dari empat bahan baku baterai listrik tersebut, yakni nikel, kobalt, dan mangan. Bahlil mengatakan hanya lithium yang tidak dimiliki Indonesia.

Oleh karena itu, ia menyebut negara lain, termasuk Uni Eropa tak sudi industri tanah air berkembang. Inilah yang berujung penjegalan di WTO. "Inilah politik luar negeri dunia agar memaksa kita untuk industri kita tidak berkembang di Indonesia," bongkar Bahlil.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Top! Aksi Jokowi Ini Cegah Duit RI Rp5,4 Triliun Melayang