Xi Jinping Ngamuk! China Setop Impor Makanan Laut Jepang

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China akhirnya melarang impor semua makanan laut yang berasal dari Jepang. Hal ini diberlakukan menyusul limbah dari pembangkit nuklir Fukushima, Jepang

"China melarang impor produk akuatik sejak 24 Agustus 2023, termasuk hewan akuatik yang dapat dimakan," kata Otoritas Bea Cukai China dilansir dari Channel News Asia, Kamis (24/8/2023)

Dalam data Otoritas Bea Cukai, China mengimpor makanan laut senilai lebih dari US$500 juta dari Jepang tahun lalu. Pemerintah China tidak ingin makanan tersebut memberikan penyakit bagi warganya.

"Secara komprehensif mencegah risiko keamanan pangan dari kontaminasi radioaktif yang disebabkan oleh pembuangan air limbah nuklir dari Fukushima ke laut."

Kementerian Luar Negeri China menyebut tindakan Jepang sangat egois dan tidak bertanggung jawab. Lebih jauh, tindakan Jepang akan menambah penderitaan masyarakat di dunia.

Sebelumnya, Pemerintah Jepang menegaskan akan mengambil semua langkah yang mungkin dilakukan untuk menjamin keselamatan, mencegah dampak buruk terhadap reputasi, dan mendukung kelangsungan mata pencaharian di industri maritim. Ini sesuai dengan petunjuk Badan Atom Internasional (IAEA).

"Jepang akan mengambil semua tindakan yang mungkin dilakukan untuk menjamin keamanan pembuangan limbah ke laut bahkan setelah pembuangan limbah tersebut dimulai, dan tidak akan membuang limbah apa pun yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan atau lingkungan," tulis Tokyo dalam sebuah keterangan kepada CNBC Indonesia, Rabu (23/8/2023).

Jepang juga menitikberatkan kembali bahwa dari IAEA sendiri, pembuangan tersebut telah konsisten dengan standar keselamatan internasional. Negeri Sakura menambahkan dampak radiasi terhadap manusia dan lingkungan dapat diabaikan.

"Kami akan terus memberikan informasi dengan komprehensif dan mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan bukti ilmiah dengan cara yang sangat transparan, termasuk tindakan pencegahan terhadap upaya penyebaran disinformasi untuk memastikan pemahaman yang benar di Jepang dan luar negeri."