BI Adakan ASEAN Fest 2023, Dibuka Buat Umum Lho!

Jakarta, CNBC Indonesia - Keketuaan ASEAN 2023 yang dipegang Indonesia kali ini membuka diri kepada masyarakat umum. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat turut merasakan suasana rapat hingga kebijakan-kebijakan yang akan dibahas otoritas masing-masing negara anggota ASEAN, khususnya ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AMFGM).

Supaya masyarakat bisa memahami pembahasan antara menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara ASEAN itu, Bank Indonesia (BI) menggelar ASEAN Fest 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, 22-25 Agustus 2023. Di dalamnya ada Kampung ASEAN, museum pertemuan ASEAN, hingga pameran UMKM dan festival inklusi keuangan.

"Marilah datang kemari setiap hari. Saksikan pameran kebudayaan seluruh negara ASEAN serta hadiri seminar dan talkshow seputar ASEAN," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat membuka ASEAN Fest dikutip Rabu (23/8/2023).

Pada hari pertama ASEAN Fest, berlangsung dua seminar: High Level Policy Dialogue: "Frameworks for Integrated Policy: Experiences and the Way Forward", buah kerja sama Bank Indonesia (BI) dengan Bank of Thailand (BoT) dan International Symposium: "Digital Financial Literacy to Promote Financial Inclusion", yang sekaligus menjadi wadah peluncuran materi edukasi layanan keuangan digital yang merupakan hasil kerja sama BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dukungan bantuan teknis dari Bank Dunia.

Pada seminar pertama mengemuka bahwa bauran kebijakan menjadi wujud kepemimpinan ASEAN di dunia. Perry menyampaikan bahwa ASEAN telah menjadi acuan dalam penerapan bauran kebijakan melalui implementasi berbagai perangkat kebijakan termasuk intervensi nilai tukar, pengelolaan arus modal, maupun kebijakan makroprudensial di tengah kondisi ketidakpastian global.

Dia mengklaim, Indonesia telah sukses dalam implementasi bauran kebijakan ekonomi yang telah dilandasi oleh conceptual framework yang kuat dan koordinasi antar pembuat kebijakan melalui dialog terbuka. Hal ini dibuktikan dengan perekonomian Indonesia yang tetap stabil di tengah tantangan global.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BoT, Sethaput Suthiwartnarueput menyampaikan pengalaman dan tantangan yang dialami oleh Thailand dalam implementasi bauran kebijakan ekonomi.

Seiring dengan tingginya tantangan dalam penerapan bauran kebijakan, Gubernur Sethaput menekankan pentingnya koordinasi antar pengambil kebijakan yang kuat untuk memastikan penerapan kebijakan yang efektif.

Menurutnya, no one policy fits to all serta perlunya fleksibilitas dalam operasionalisasi bauran kebijakan sesuai dengan kondisi dan kesiapan masing-masing negara sangat penting dilakukan.

Senada dengan hal itu, Deputi Gubernur Bangko Sentral ng Pilipinas, Francisco G. Dakila mengutarakan pentingnya optimalisasi kerangka kebijakan yang dapat melakukan integrasi berbagai instrumen kebijakan untuk dapat menyeimbangkan interaksi antar instrumen kebijakan yang diimplementasikan. Fransisco menekankan pentingnya menjaga komunikasi mengingat bauran kebijakan bersifat multi-objectives.

Pada sesi kedua, diskusi berfokus pada operasionalisasi kerangka kebijakan yang optimal untuk memperkuat integrasi bauran kebijakan. Mengemuka pula dalam diskusi bahwa inflasi tidak dapat lagi menjadi indikator tunggal atas ekspansi ekonomi, oleh karena itu penting untuk memantau macrofinancial linkage kepada ekonomi.

Untuk itu, penerapan bauran kebijakan sangat penting untuk didukung oleh teknologi dalam rangka penguatan pemanfaatan pemodelan ekonomi. Pengampu kebijakan juga perlu menggunakan professional judgement dalam penerapan bauran kebijakan. Ke depan, pembahasan bauran kebijakan di ASEAN akan kembali diperkuat dan dibahas dalam pertemuan ASEAN setingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.

Selanjutnya pada simposium internasional yang membahas mengenai literasi keuangan, Deputi Gubernur BI, Juda Agung menyampaikan tiga strategi untuk memperkuat literasi keuangan digital.

Pertama, terciptanya kerangka kerja literasi keuangan digital yang masif, terstruktur dan targeted, kedua, memperkuat perlindungan konsumen, dan ketiga, sinergi dan kolaborasi secara pentaheliks antara pemerintah, regulator, penyelenggara jasa keuangan, akademisi dan masyarakat umum.