PDIP & Nasdem Kompak, Kritik Subsidi EV Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasdem menyoroti besarnya subsidi kendaraan listrik yang ada pada Rancangan APBN 2024.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 tentang pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBN 2024 serta nota keuangan.

Perwakilan Fraksi PDIP Sihar Sitorus mengatakan kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi negara memang membutuhkan intervensi pemerintah. Namun Fraksi PDIP, kata dia, berpandangan bahwa intervensi pemerintah itu jangan hanya pada kendaraan listrik, namun juga pada sektor ekonomi rakyat lainnya.

"Intervensi pemerintah jangan hanya pada mobil listrik saja, tetapi juga pada sektor ekonomi kerakyatan lainnya," kata dia saat membacakan pandangan Fraksi PDIP.

Subsidi kendaraan listrik dalam APBN 2024 memang sempat diungkapkan Presiden Jokowi saat menyampaikan RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, (16/8/2023).

Dia mengatakan akan memberikan serangkaian insentif kendaraan listrik pada tahun 2024. Hal ini dilakukan guna mendorong pengembangan ekosistem industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

PresidenJokowi menyebut, hal ini juga dilakukan untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, di antaranya dilakukan dengan mendoronghilirisasi sumber daya alam.

Sama dengan PDIP, Fraksi Nasdem juga ikut mengkritik pemberian subsidi pada kendaraan listrik tersebut. Perwakilan Fraksi Nasdem Fauzi Amro meminta pemerintah untuk menimbang kembali pemberian subsidi kendaraan listrik sebanyak Rp 4,2 triliun.

Menurut dia, pemberian insentif jumbo itu kontras dengan upaya pemerintah untuk memangkas kemiskinan. Fraksi Nasdem, kata dia, menyarankan agar pemerintah menggunakan anggaran itu untuk ketahanan pangan. "Peningkatan itu lebih baik untuk anggaran ketahanan pangan," kata dia.