Skema Pensiun ASN Bakal Jadi 'Bom Waktu' di APBN

Jakarta, CNBC Indonesia - Risiko program jaminan pensiun (JP) serta tunjangan hari tua (THT) Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap keberlangsungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mulai menjadi perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pada masa akhir pemerintahannya, Jokowi memetakan risiko itu sebagaimana tertuang dalam Buku Nota Keuangan beserta RAPBN 2024. Salah satu risikonya adalah semakin beratnya beban APBN dalam rentang jangka menengah panjang.

Hingga 2027, pemerintah memperkirakan iuran yang diterima dan hasil pengembangan dana THT oleh PT Taspen masih dapat memenuhi kewajiban program THT. Tercermin dari proyeksi rasio likuiditas program THT terjaga di level atas 100%, yakni dari 2019 186%, menjadi 214% pada 2024, dan 228% pada 2027.

Besaran likuiditas itu pemerintah perkirakan masih meningkat di tengah potensi peningkatan rasio klaim tunjangan hari tua dari 2022 sebesar 240,9%, menjadi 252,3% pada 2024, dan bergerak ke level 254,7% pada 2027.

"Namun, terdapat potensi risiko yaitu kekurangan pendanaan sebagai dampak perubahan yang gradual dalam penggunaan metode dan asumsi perhitungan sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku umum, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat," dikutip dari Buku Nota Keuangan 2024, Senin (21/8/2023).

Khusus untuk program JP, pemerintah menilai, dalam rangka pembayaran manfaat pensiun secara nominal setiap tahunnya hingga saat ini memang terdapat kenaikan, namun beban pensiun terhadap PDB cenderung stabil dan menurun walaupun dari sisi angka-angkanya tidak disajikan secara khusus.

Meski begitu, pemerintah menilai, untuk program JP, dengan skema pay as you go yang mana pembayaran manfaat berasal dari APBN, risiko berasal dari pengelolaan investasi dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP).

"Program pensiun dan THT ASN di jangka menengah dan jangka panjang dapat menimbulkan risiko apabila reformasi program tidak didesain secara cermat dan hati-hati," sebagaimana tertera dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2024.

Selain itu, pemerintahan Jokowi menganggap dengan jumlah ASN yang sebagian besar berada pada rentang usia 40-50 tahun, program pensiun akan menjadi beban pada beberapa tahun mendatang sehingga perlu kebijakan yang tepat.

"Mengingat beban APBN yang meningkat dengan skema pay as you go ini dan juga manfaat yang diterima belum memenuhi standar hidup yang layak, sedang dilakukan kajian reformasi program pensiun untuk memperoleh skema yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan manfaat yang lebih baik."