Jokowi Beri Tunjangan Khusus PNS KPK, Tertinggi Rp35 Juta!

Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia

18 August 2023 13:29

Foto: Presiden Joko Widodo (Tangkapan (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo memberikan tunjangan khusus dan tunjangan kinerja bagi pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2023 tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua beleid ini telah diundangkan sejak 14 Agustus 2023 lalu.

Terkait tunjangan kinerja, pegawai di lingkungan KPK selain diberikan penghasilan, juga diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

"Tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu," tulis pasal 2 ayat 2, dikutip Jumat (18/8/2023).

Baca:

Tinggal Tunggu Jokowi, Tukin ASN Bisa Naik hingga 20%

Tunjangan itu tidak diberikan kepada pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu, diberhentikan sementara atau non aktif, pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai, hingga yang menjalani cuti di luar tanggungan negara, hingga bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.

Adapun terkait besaran tunjangan diberikan atas kelas jabatan. Berikut besarannya :

1. Kelas Jabatan 17 Rp 33.240.00

2. Kelas Jabatan 16 Rp 27.577.500

3. Kelas Jabatan 15 Rp19.280.000

4. Kelas Jabatan 14 Rp 17.064.000

5. Kelas Jabatan 13 Rp 10.936.000

6. Kelas Jabatan 12 Rp 9.896.000

7. Kelas Jabatan 11 Rp 8.757.600

8. Kelas Jabatan 10 Rp 5.979.200

9. Kelas Jabatan 9 Rp 5.079.200

10. Kelas Jabatan 8 Rp 4.595.150

11. Kelas Jabatan 7 Rp 3.915.950

t2. Kelas Jabatan 6 Rp 3.510.400

13. Kelas Jabatan 5 Rp 3.134.250

t4. Kelas Jabatan 4 Rp 2.985.000

15. Kelas Jabatan 3 Rp 2.898.000

16. Kelas Jabatan 2 Rp 2.708.250

17. Kelas Jabatan 1 Rp 2.531.250

Sedangkan untuk tunjangan khusus, diberikan bagi pegawai di lingkungan KPK yang dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mengalami penurunan penghasilan, dibandingkan dengan penghasilan yang diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur sistem manajemen sumber daya manusia KPK.

Tunjangan khusus diberikan setiap bulan sebesar selisih antara penghasilan bulanan yang diterima oleh pegawai di lingkungan KPK sebagai ASN. Meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, uang makan, tunjangan kinerja. Juga meliputi penghasilan pegawai pegawai di lingkungan KPK sesuai peraturan perundang-undangan meliputi gaji, insentif tetap bulanan, insentif tidak tetap bulanan, insentif tetap tahunan yang dibagi 12 bulan.

"Pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 juga berlaku untuk seluruh pegawai termasuk PNS pada jabatan fungsional jaksa, PNS struktural atau fungsional lainnya, dan/atau anggota kepolisian yang mendapatkan keputusan tugas di KPK dari Presiden atau pejabat pembina kepegawaian di lingkungan KPK sebelum ditetapkan Perpres ini," tulis Pasal 2.