Top! 5 BUMN yang Dapat PMN 2024 dari Sri Mulyani

Hadijah Alaydrus, CNBC Indonesia
18 August 2023 10:40
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. (CNBC indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. (CNBC indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, pemerintah menetapkan investasi kepada sektor infrastruktur, industri dan lainnya akan dilakukan melalui alokasi PMN. Adapun, nilainya diperkirakan mencapai Rp 28,59 triliun.

Dikutip dari Buku II Nota Keuangan, nilai PMN tersebut terdiri dari Rp 14,4 triliun kepada BUMN di sektor infrastruktur dan PMN sektor lainnya Rp 14.19 triliun

Adapun, daftar penerima PMN pada 2024 a.l. PT Hutama Karya (Persero), PT Sarana Multigriya, PT BPUI (Persero), PT Len Industri (Persero) Rp 600 miliar dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah kembali mengalokasikan investasi melalui tambahan PMN kepada PT HK (Persero) sebesar Rp 12,5 trilliun. PMN kepada PT HK (Persero) tersebut akan difokuskan untuk penyelesaian pembangunan jalan tol.

Manfaat pemberian PMN kepada PT HK (Persero) tersebut diantaranya menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi serta mendukung program pemerintah di bidang konektivitas nasional serta meningkatkan efisiensi waktu tempuh perjalanan di wilayah terkait sehingga
mendukung penurunan biaya transportasi barang dan manusia.

PT Hutama Karya (Persero) atau PT HK (Persero) melanjutkan penyelesaian penugasan dari Pemerintah terkait jalan bebas hambatan dari Bakauheni sampai dengan Banda Aceh atau 24 ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sepanjang 2.812 km.

Mengingat JTTS layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka proyek ini perlu mendapat dukungan pemerintah salah satunya melalui
pemberian pembiayaan investasi kepada BUMN.

Penugasan pembangunan JTTS tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 yang di antaranya memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Sementara itu, Pemerintah juga kembali mengalokasikan tambahan investasi kepada PT SMF sebesar Rp 1,89 triliun untuk program KPR FLPP bagi MBR. Manfaat yang akan didapatkan melalui investasi tersebut a.l. mendukung pembiayaan target KPR FLPP sebanyak 166.000 unit; mendorong kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR; serta meningkatkan pendapatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor terkait.

Sampai dengan Desember 2022, Pemerintah telah menempatkan dana PMN ke dalam modal saham pada PT SMF sebesar Rp 12,80 triliun.

Adapun, tambahan PMN pada periode tahun 2017-2022 kepada PT SMF ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT SMF dalam menjalankan perannya sebagai penyedia pembiayaan pada Program FLPP.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF adallah Special Mission Vehicle (SMV) diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program Pemerintah di sektor perumahan.

PMN juga tercatat di klaster lainnya, yakni PT BPUI (Persero) sebesar Rp 3,6 triliun, PMN Non-tunai kepada PT Len Industri (Persero) Rp 600 miliar dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp 10 triliun.

Alokasi PMN kepada PT BPUI (Persero) dalam RAPBN tahun anggaran 2024 ini merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan pendanaan
tersebut. "Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, PMN yang akan diberikan kepada PT BPUI (Persero) sebesar Rp3,55 triliun," tulis pemerintah.

Selain dukungan Pemerintah tersebut, PT BPUI (Persero) juga akan mengoptimalkan pendanaan secara korporasi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan terkait pengalihan polis Jiwasraya.

Dalam skenario optimis, PT BPUI (Persero) diperkirakan mampu menghimpun pendanaan secara korporasi hingga Rp1,45 triliun dari fundraising.

Lebih lanjut, PMN nontunai diberikan dalam bentuk konversi utang pokok menjadi tambahan PMN akan dialokasikan sebesar Rp 649,2 miliar kepada PT Dirgantara Indonesia (Persero) melalui induk holding-nya yaitu PT Len Industri (Persero).

Outstanding utang PT Dirgantara Indonesia (Persero) sebesar US$43,5 juta tersebut berupa utang pokok sebesar US$43,5 juta dan bunga sebesar US$v56,1 ribu. Telah disepakati bahwa utang pokok akan ditindaklanjuti dengan proses restrukturisasi melalui cara konversi menjadi tambahan PMN.

Untuk LPEI, dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah kembali mengalokasikan investasi terkait penugasan khusus ekspor sebesar Rp 10 triliun.

LPEI mendapatkan penugasan khusus ekspor (PKE) dari Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, namun dianggap perlu oleh Pemerintah.

Tambahan PMN akan digunakan untuk menambah kapasitas dari PKE yang alokasinya sudah mendekati pagu. Selain lima BUMN ini, Rancangan UU APBN 2024 memuat sejumlah BUMN yang akan mendapatkan PMN dalam bentuk BMN pada 2024, yaitu sebagai berikut:

a. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);

b. Perum DAMRI;

c. Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;

d. PT Pertamina (Persero);

e. PT Bio Farma (Persero);

f. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);

g. PT Perkebunan Nusantara III (Persero);

h. Perum Perumnas;

i. PT Hutama Karya (Persero);

j. PT Sejahtera Eka Graha;

k. PT Danareksa (Persero); dan

l. Badan Bank Tanah


(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sah! Pemerintah Suntik PMN ke Pertamina Rp3,37 Triliun

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular