Ini Penampakan Asumsi Makro & RAPBN di Tahun Terakhir Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo nampaknya memilih langkah yang extra hati-hati tahun depan melihat RAPBN yang diajukannya ke DPR untuk 2024.

Langkah pemerintahan Jokowi yang cenderung konservatif ini terlihat dari defisit anggaran yang diajukan cukup kecil, yakni 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Jokowi mengajukan asumsi makro untuk pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,2% atau lebih rendah dibandingkan tahun ini, yaitu 5,3%. Target pertumbuhan 2024 juga dipasang rendah dibandingkan realisasi pada 2022 yang tercatat 5,31%.

"Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga. Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus kita wujudkan demi meningkatkan optimisme perekonomian jangka pendek," tutur Jokowi saat menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8/2023).

Sebagai catatan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% (year on year/yoy) dan 3,86% (quartal to quartal/qtq). Pertumbuhan tersebut adalah yang tertinggi sejak kuartal III-2022 atau tiga kuartal terakhir.

Target inflasi diajukan sebesar 2,8% untuk tahun depan. Target ini terbilang rendah mengingat inflasi melonjak 5,51% pada tahun lalu. Inflasi Indonesia sudah melandai ke 3,08% pada Juli tahun ini sejalan dengan berkurangnya dampak kenaikan harga BBM tahun lalu.

Asumsi makro untuk nilai tukar rupiah diajukan Rp15.000.US$1. Sementara, rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diajukan sebesar 6,7%. Asumsi untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) diajukan sebesar US$ 80 per barel.

Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.

Sementara itu, Jokowi mengajukan belanja negara sebesar Rp3.304,1 triliun. Belanja akan dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 triliun

Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 473,0 triliun, serta Hibah sebesar Rp0,4 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran mencapai sebesar 2,29% PDB atau sebesar Rp 522,8 triliun.