Ngadu ke Jokowi, Bahlil Minta Keadilan untuk UMKM

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menceritakan mirisnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mencari kredit. Hal ini dibagikannya dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Kamis (10/8/2023).

Dia mengisahkan pengalamannya yang pernah menjadi pengusaha UMKM. Saat itu, dia berjualan ikan dan bawang di pasar. Meskipun berbekal omzet Rp 60 juta, Bahlil mengaku bank memberikan birokrasi yang rumit. Bahkan dirinya dimintakan jaminan.

"Saya sebagai menteri yang pernah menjadi UMKM tidak ingin hal ini terjadi terus menerus," kata Bahlil, dikutip Jumat (11/8/2023).

Bahlil pun mengungkapkan perbankan Tanah Air mengucurkan Rp 6.300 triliun Rp 6.500 triliun saat ini. Sayangnya, hanya Rp 1.235 triliun yang disalurkan kepada UMKM, selebihnya kepada pengusaha besar.

"Di situ ketidakadilan perbankan dalam penyaluran kredit," tegasnya.

Melihat hal ini, Bahlil mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden akhirnya setuju untuk memberikan kredit kepada UMKM jauh lebih besar. Setelah Presiden Jokowi setuju, Bahlil mengecek alasannya.

"Saya cek ternyata karena memang Bapak Presiden juga dulu jadi UMKM," katanya. Alhasil, Presiden mengarahkan agar kredit perbankan kepada UMKM harus mencapai 30%. Jumlahnya, mencapai Rp 400 triliun tahun ini.