Ada Petaka Muncul, Produksi Beras RI Bisa Hilang 1,5 Juta Ton

Jakarta, CNBC Indonesia - Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Ali Jamil mengungkapkan, ratusan ribu hektare (ha) lahan sawah RI berpotensi kena dampak kekeringan. Efek domino fenomena iklim El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif.

Kedua fenomena itu menyebabkan anomali kenaikan suhu permukaan laut, curah hujan menurun, hingga memicu cuaca panas dan kekeringan di musim kemarau lebih ekstrem, dibandingkan musim kemarau biasa.

Sebelumnya, BMKG memprediksi puncak El Nino di Indonesia bisa terjadi di bulan Agustus-September 2023. Dan, sudah 63% wilayah di Indonesia memasuki musim kemarau.

"Tingkat kekeringan meteorologis yang sedang terjadi dapat meningkat menjadi kekeringan agronomis jika tidak segera dilakukan tindakan penanganan yang tepat," kata Ali Jamil kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (10/8/2023).

Hal itu, ujarnya, berdasarkan pengamatan kondisi pertanaman padi kena dampak El Nino dan IOD positif yang pernah terjadi tahun 2019, dengan intensitas yang hampir sama dengan tahun 2023, serta tingkat kerawanan dan luas risiko kekeringan padi seluruh Indonesia.

"Potensi lahan sawah yang terdampak kekeringan mencapai 250-300 ribu hektare dari 730 ribu hektare pertanaman padi pada fase vegetatif," ujarnya.

"Potensi kehilangan produksi padi sebagai dampak anomali iklim dapat mencapai 1 hingga 1,5 juta ton," kata Ali Jamil.

Dia menambahkan, pada lahan pertanian yang dalam fase pengairan, perlu dilakukan tindakan preventif dengan melakukan percepatan olah tanam. Atau melakukan penyesuaian komoditas sesuai dengan ketersediaan airnya.

Untuk itu, ujarnya, Kementan mengalokasikan kegiatan irigasi pertanian tahun 2023. Namun, diproyeksikan hanya dapat melayani areal seluas 98.850 ha atau 13,5% dari luasan tanaman (standing crop) yang telah ditanami pada fase perkembangan vefegatif 1 dan 2 seluas sekitar 730.000 ha.

"Sehingga masih membutuhkan dukungan penguatan infrastruktur pertanian melalui usulan Ditjen PSP pada relaksasi automatic adjustment. Yang terus diproses hingga saat ini dengan mempertimbangkan pemanfaatannya sesuai dengan prioritas Presiden dan pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan dalam tahun 2023," katanya.

"Seperti kegiatan Infrastruktur Irigasi Pertanian, Asuransi Pertanian, Alat dan Mesin Pertanian serta Jalan Usaha Tani," pungkas Ali Jamil.