Ukraina Minggir, Barat Lagi Pusing Redakan Konflik di Sini

Jakarta, CNBC Indonesia - Sekelompok politisi Barat menulis surat kepada Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) mendesak pendekatan yang berbeda dalam meredakan ketegangan antara Kosovo dan Serbia. Pasalnya, belum ada hasil efektif dari upaya kedua kekuatan Barat itu untuk meredakan ketegangan.

Dalam surat yang ditinjau oleh The Guardian, para politisi mengkritik kurangnya tekanan yang diberikan pada Serbia dan mengatakan dialog yang difasilitasi UE belum membuahkan hasil positif. Surat itu juga memperkuat kekhawatiran Kosovo bahwa UE dan AS telah berpihak pada kepemimpinan Serbia.

Surat ini ditulis pasca terjadi ketegangan atas sebuah pemilihan walikota di Kosovo, yang menurut Pristina telah diganggu oleh pemilih beretnis Serbia. Perdana Menteri Kosovo bahkan menuding massa telah dikendalikan oleh pemerintah Serbia.

Pada gilirannya, Presiden Serbia, Aleksandar Vučić, mengecam pemilihan tersebut sebagai tidak sah. Ia juga menuduh Kosovo menolak untuk berdialog.

"Upaya untuk mengganggu pemilu demokratis di Kosovo oleh Serbia harus dikritik secara terbuka sebagai campur tangan asing dengan tindakan nyata yang diterapkan untuk meminta pertanggungjawaban mereka jika mereka terus merusak pemilu yang bebas dan adil," kata surat itu, Rabu (9/8/2023).

"Pendekatan saat ini tidak berhasil. Kami akan meminta komunitas internasional belajar dari masa lalu kami dan memastikan kami tidak mengadopsi kebijakan yang berpusat di Beograd untuk Balkan."

Surat itu kemudian juga mengatakan ada "kurangnya tekanan pada Serbia" setelah penahanan tiga petugas polisi Kosovo oleh otoritas Serbia dan serangan terhadap pasukan KFOR, yang dipasang oleh NATO di negara itu.

"Itu menyoroti kurangnya sikap adil saat ini dalam menangani titik-titik nyala seperti itu."

Terkait surat ini, seorang juru bicara dari Perwakilan tinggi UE untuk urusan luar negeri, Josep Borrell, mengonfirmasi bahwa pihaknya baru saja menerima komunike tetapi menyatakan bahwa itu tidak mewakili negara-negara anggota.

Pejabat itu menunjukkan bahwa surat itu berasal dari 56 anggota parlemen di antara ribuan anggota parlemen, dengan kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh 27 pemerintah di blok tersebut dalam kebulatan suara.

"UE adalah fasilitator netral dalam dialog tentang normalisasi hubungan antara Kosovo dan Serbia," katanya.

"UE saat ini memantau dengan cermat kepatuhan Serbia terhadap permintaan UE dan siap mengambil tindakan jika tidak mematuhi permintaan ini."

Kosovo, yang sebagian besar dihuni oleh orang Albania, memisahkan diri dari Serbia pada 1999 dan mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008. Namun Serbia tidak mengakui langkah tersebut dan melihat bekas provinsinya itu sebagai bagian dari wilayahnya.