Sri Mulyani Happy Pemakaian Kartu Kredit Pemerintah 'Bengkak'

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan transaksi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terus meningkat sejak diluncurkan pertama kali pada 2019. Pada tahun itu, penggunaannya telah mencapai Rp 243 miliar.

Menurutnya, transaksi kartu kredit pemerintah ini terus meningkat hingga menjadi Rp 753 miliar pada 2022. Hingga kuartal II-2023, transaksinya sudah mencapai Rp 427 miliar, naik 80% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Kita optimis tahun 2023 ini akan lebih tinggi dari penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 753 miliar," kata Sri Mulyani dalam acara Temu Bisnis Tahap VI-Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Baca: Sri Mulyani Bongkar Rahasia Negara Maju Bangun Industri Lokal

Kartu kredit pemerintah ini bisa dipakai di e-Katalog LKPP. Dengan kartu kredit pemerintah, Sri Mulyani mengakui belanja satuan kerja (satker) bisa dilacak dan dimonitor dengan baik.

Kartu kredit pemerintah adalah alat pembayaran berupa kartu kredit yang dapat digunakan satker dalam melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara yang dibebankan pada APBN. Realisasi belanja itu dapat langsung dicatat dan dimonitor oleh pemerintah pusat.

"Dengan adanya kartu kredit ini kita mampu tracking jauh lebih cepat akurat mengenai belanja dari satker," ungkapnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Gencarkan Sosialisasi, LKPP Minta Tambahan Rp32,5 M ke DPR