Terkuak! Uni Eropa Gak Terima Jokowi 'Melawan' di WTO

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka-bukaan perihal Uni Eropa yak tidak terima Indonesia mengajukan banding gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) atas kekalahan gugatan pada Oktober 2022 terkait larangan ekspor bijih nikel.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Bara Hasibuan menegaskan bahwa Uni Eropa seharusnya menghormati Indonesia terkait putusan RI untuk mengajukan banding gugatan di WTO.

Sebab, banding gugatan menjadi hak panel yang aturannya resmi ada di WTO. "EU tidak suka kita banding. Mereka anggap keputusan pertama itu kita harus patuhi. Tapi kan gak bisa, kita diberi hak untuk panel banding. Kalau belum terbentuk panel banding bukan salah kita dong. Amerika tutup panel banding karena mereka tuntut reformasi besar-besaran," kata Bara dalam dalam FoodAgri CNCB Indonesia, 'Melawan UU Anti-Deforestasi Uni Eropa', dikutip Rabu (2/8/2023).

Apalagi, menurutnya Indonesia pernah memiliki peran dan posisi besar di level multinasional. Misalnya seperti menjadi chairman dalam forum G20.

Indonesia, tambahnya, dalam forum tersebut memiliki andil keterlibatan yang baik, hingga memiliki leverage yang besar sebagai negara emerging economy.

Dengan begitu, pihaknya di Kemendag yakin Indonesia bisa melawan negara negara besar seperti anggota Uni Eropa, apalagi dalam sengketa di WTO. "Asia itu sebagai kekuatan atau rising power yang luar biasa. Indonesia memiliki populasi besar ke-4 di dunia , itu juga harus diperhitungkan," jelasnya.

Pihaknya sendiri di Kemendag mengaku juga terus melakukan langkah-langkah demi kesejahteraan komoditi lokal di pasar luar negeri, seperti mengajukan keberatan UU EUDR di forum multilateral, hingga mencari dukungan negara-negara yang juga terdampak kebijakan tersebut.

"Kami di Kemendag siap lakukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk dengan WTO, kita cari jalan paling tepat," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Uni Eropa pada bulan Juli 2023 kemarin meluncurkan kebijakan Enforcement Regulation. Kebijakan itu merupakan suatu konsultasi dari stakeholders baik pemerintahan di negara-negara Eropa maupun industri pengguna bijih nikel dari Indonesia.

Jika kebijakan Indonesia terbukti membuat kerugian Industri di Eropa, maka Uni Eropa akan melakukan kebijakan 'balasan'. Salah satunya memberikan bea masuk terhadap barang-barang dari Indonesia.

Jokowi buka suara

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun buka suara perihal kebijaknnya yang banyak pertentangan dari berbagi pihak, baik dari Uni Eropa bahkan yang terbaru adalah Dana Moneter Internasional (IMF). Namun Presiden Jokowi terlihat tak gentar. Ia menyatakan bahwa Indonesia harus meneruskan program hilirisasi di dalam negeri.

"Oleh sebab itu, hilirisasi ini apapun harus kita teruskan, meskipun kita digugat oleh WTO, meskipun kita diberikan peringatan oleh IMF, apapun barang ini harus kita teruskan," tegas Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia masa bakti 2023-2028 di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Bagi Jokowi, hilirisasi menjadi hal penting untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Jadi, tak hanya hilirisasi di sektor pertambangan melainkan juga di sektor lainnya juga seperti perikanan, pertanian.

"Karena menurut saya ada 2 hal penting yang menyebabkan kita bisa melompat menjadi negara maju, pertama pengembangan SDM karena bonus demografi yang sukses dilakukan, sekarang ini belum. Kalau itu bisa dilakukan, hilirisasi berhasil untuk perkebunan perikanan pertanian, kalau hitungan World Bank, IMF, OECD di 2040-2045 saya yakin ini bisa agak maju," tuturnya.

Presiden Jokowi pun mengungkapkan dampak hilirisasi nikel yang sudah dijalankan Indonesia sudah menyerap lapangan kerja jauh berlipat-lipat dibandingkan ketikan hanya menjual mineral mentah.

Dia menyebut, sebelum hilirisasi, lapangan kerja di sektor nikel hanya sebesar 1.800 tenaga kerja. Namun ketika sudah melakukan program hilirisasi, jumlah tenaga kerja yang diserap mencapai 71.500 orang. Itu pun hanya yang berada di Sulawesi Tengah, belum termasuk di daerah lain yang juga turut menggencarkan program hilirisasi.

"Kemudian, di Maluku Utara, sebelumnya hanya 500 orang, setelah hilirisasi 45.600 pekerja yang bisa bekerja di hilirisasi nikel di sana," imbuhnya.

Begitu juga dengan dampak pada nilai ekspor. Presiden menyebut, nilai ekspor nikel Indonesia setelah maraknya hilirisasi di Tanah Air melonjak menjadi US$ 33,8 miliar atau sekitar Rp 507 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per US$) pada 2022 lalu dari US$ 2,1 miliar sebelum hilirisasi ini berjalan pada beberapa tahun lalu.

"Kalau kita lihat ini untuk seluruh produk turunan nikel, tidak hanya besi baja saya dulu US$ 1,1 billion, ini seluruh produk turunan nikel 2014-2015 ke sana kita ekspor barang mentah hanya menghasilkan US$ 2,1 billion, kurang lebih Rp 31 triliun, setelah hilirisasi menjadi Rp 510 triliun, dari nikel kembali lagi dari US$ 2,1 bilion melompat menjadi US$ 33,8 bilion, berarti melompatnya berapa kali," tuturnya.