Utang RI Rp 7.805 T per Juni 2023, Aman Gak Nih?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga 30 Juni 2023 mencapai Rp 7.805,19 triliun. Jumlah utang itu sudah naik Rp 50,21 triliun sepanjang tahun ini.

Pada 31 Januari 2023, posisi utang pemerintah Rp 7.754,98 triliun. Saat itu, rasio utang berada di level 38,56% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, rasio utang itu nilainya turun pada Juni 2023.

Rasio utang terhadap PDB per Juni 2023 adalah 37,93% atau berada dalam batas aman sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (60% PDB).

Meski nilai utang meningkat, Kemenkeu mengaku bahwa pemerintah telah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali.

"Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga maupun jatuh tempo," tulis Kemenkeu dalam buku APBN Kita, dikutip Minggu (30/7/2023).

Baca: Sst..Anak Buah Sri Mulyani Bisa Intip Data Eksportir di BI

Dalam penjelasannya, kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, komposisi utang pemerintah didominasi oleh utang domestik yaitu 72,49%.

Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa SBN yang mencapai 89,04%. Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah- panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.

Per akhir Juni 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.

Baca: Dunia Kompak Serang Jokowi, Anak Buah Luhut Bilang Ini

Pemerintah melalui Kemenkeu terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid dengan tujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang.

Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond).

"Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel." jelas Kemenkeu.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pemerintah, DPR & Ekonom Sepakat Utang RI Rp7.849 T Aman