Pindah ke IKN, Menteri Dapat Rumah Dinas, Presiden Gimana?

Jakarta, CNBC Indonesia - Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin dikebut pengerjaannya. Selain sarana dan prasarana, pemerintah juga telah menyiapkan rumah dinas untuk Menteri.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan progres Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) atau rumah menteri di IKN mencapai 20%. Ia menargetkan bangunan akan selesai pada Juli 2024.

"Rumah tapak menteri Juli 2024 insyaallah akan jadi," katanya saat meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (28/7/2023) lalu, kepada Detik.com.

Baca: Otorita IKN Ajak Shenzen Bangun Kota Masa Depan di RI

Sementara untuk presiden, Direktur Jenderal Cipta Karya (CK) Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti mengatakan untuk sementara waktu rumah jabatan orang nomor satu itu akan disatukan dengan kantor. Bangunan kantor tersebut ditargetkan selesai pada Juni atau Juli 2024.

"Iya, di kantor ini dulu (sementara). Ini kantor dan tempat tinggal presiden," ujar dia.

Namun nantinya dibuatkan paviliun yang akan didesain sebagai rumah dinas presiden. Letaknya di belakang Kantor dan Istana Presiden. Saat ini prosesnya masih dalam pelelangan.

"Sementara kami sedang melelangkan untuk yang belakang lagi yang paviliun kita sedang lelangkan," jelas dia.

Baca: Gawat! Indonesia Cuma Punya Sisa Waktu 13 Tahun Lagi

Presiden dan Wakil Presiden menjadi klaster pertama yang pindah pertama kali ke IKN pada 2024. Termasuk di antaranya adalah MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

"Siapa saja yang pindah? Di dalam rencana induk kami bagi pada lima klaster yang pindah ke IKN. Klaster pertama pemerintahan seharusnya pindah di tahap pertama pada tahun 2024," kata Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati, dikutip dari Antara, Selasa (22/11/2022).

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Hari Kedua Jokowi Berkantor di Istana Garuda IKN, Ini Agendanya!