Dalam 6 Bulan, Subsidi BBM, Kredit Sampai Pupuk Cair Rp95 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencairkan belanja subsidi sebesar Rp95,84 triliun atau 32,11 persen dari Pagu atau meningkat 1,49 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Dikutip dari buku APBN Kita, Kamis (27/7/2023), realisasi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp 67,08 triliun, turun 11,26 persen (yoy) dan subsidi non-energi sebesar Rp28,77 triliun, naik 52,63 persen (yoy).

Subsidi Energi

Realisasi Belanja Subsidi energi utamanya bersumber dari Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Pertroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg yang mencapai Rp 40,98 triliun (29,40 persen dari Pagu). Secara tahunan (yoy) pertumbuhan realisasi Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg mengalami penurunan sebesar 24,55 persen.

Penurunan realisasi Subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg diantaranya dipengaruhi penurunan ICP yang ratarata turun sebesar 27,75 persen (yoy) selama periode Januari-Juni 2023.

Namun, apabila dilihat dari sisi volume konsumsi jenis BBM tertentu (JBT) dan LPG 3 Kg justru mengalami kenaikan. Total volume konsumsi JBT (minyak tanah, solar, dan biosolar) hingga Mei 2023 mengalami kenaikan sebesar 10,94 persen (yoy) sedangkan untuk volume konsumsi LPG 3 Kg juga naik yaitu sebesar 8,91 persen (yoy).

Sementara itu, realisasi Subsidi Listrik mencapai Rp26,10 triliun atau 35,96 persen dari Pagu atau mengalami kenaikan sebesar 22,69 persen (yoy). Adapun kenaikan tersebut diantaranya dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika yang mengalami pelemahan sebesar 4,19 persen (yoy).

Subsidi Non Energi

Selanjutnya, realisasi Belanja Subsidi non-Energi pada periode Januari sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp28,77 triliun, atau 33,25 persen dari pagu. Realisasi tersebut masih didominasi oleh subsidi kredit program sebesar Rp16,53 triliun atau 57,49 persen dari total realisasi Subsidi nonEnergi.

Kemudian subsidi pupuk menyusul sebagai kontributor kedua terbesar dengan realisasi sebesar Rp 8,16 triliun atau sebesar 28,38 persen terhadap realisasi Subsidi non-Energi.

Penyaluran subsidi pupuk sampai dengan Juni 2023 mengalami penurunan sebesar 15,95 persen (yoy), yang disebabkan oleh penurunan volume pupuk bersubsidi dari sebanyak 4,1 juta ton pada Juni 2022 menjadi 3,5 juta ton sampai dengan Juni 2023.

Penurunan tersebut salah satunya karena adanya revisi Peraturan Menteri Pertanian yang membatasi pemberian subsidi pupuk hanya kepada dua jenis pupuk yaitu Urea dan NPK serta hanya diberikan untuk 9 komoditas prioritas.

Secara keseluruhan realisasi Subsidi non-Energi tetap mengalami peningkatan sebesar 52,63 persen (yoy). Peningkatan ini di antaranya dipengaruhi oleh kenaikan signifikan realisasi Subsidi Public Service Obligation (PSO) yang tumbuh sebesar 84,26 persen (yoy) serta disusul oleh pertumbuhan realisasi Subsidi Kredit Program sebesar 35,27 persen (yoy).