Soeharto dan SBY Minggir! Jokowi Sah Jadi 'Raja' Tol

Tim Riset, CNBC Indonesia
22 July 2023 13:30
Proyek Jalan Tol Getaci, Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap. (Tangkapan Layar Official Jasa Marga)
Foto: Proyek Jalan Tol Getaci, Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap. (Tangkapan Layar Official Jasa Marga)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi), resmi menjadi 'raja' jalan tol Indonesia. Hal ini terlihat berdasarkan data jumlah pembangunan jalan tol di Indonesia sejak era Presiden Soekarno hingga Jokowi.

Pada era Presiden Soekarno, pembangunan infrastruktur pada awal kemerdekaan masih sangat sulit untuk dilakukan karena masih terjadi perang fisik. Selain itu, Indonesia juga kesulitan untuk mengembangkan infrastruktur saat awal reformasi karena situasi gejolak politik.

Pembangunan jalan tol di Indonesia diawali di masa Presiden Soeharto melalui Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi). Jalan tol ini mulai dibangun pada 1973 dan diresmikan pada 1978. Dalam pembangunan jalan tol Jagorawi, pemerintah membentuk PT Jasa Marga sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola tol.

Tercatat, proyek jalan tol Jagorawi dengan ruas jalan sepanjang 52 kilometer ini menghabiskan dana sekitar Rp16 miliar.

Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Soeharto, total panjang jalan tol yang beroperasi adalah 564,88 Kilometer (Km), di antaranya:

  • Jalan Tol Prof. Sedyatmo di Jakarta-Tangerang
  • Jalan Tol Cawang-Tomang
  • Jalan Tol Semarang
  • Jalan Tol Surabaya-Gempol
  • Jalan Tol Jakarta-Cikampek
  • Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera), dan
  • Jalan Tol Palikanci (Palimanan-Kanci) di Cirebon

Sementara itu, jalan tol yang beroperasi di era Presiden BJ Habibie adalah 12,79 km. Pembangunan jalan tol sempat terhambat pada awal reformasi karena kondisi politik yang tidak stabil dan persoalan dana.

Pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, tidak ada jalan tol baru yang beroperasi. Namun, stabilitas politik dan booming komoditas, seperti batu bara dan kelapa sawit membantu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam membangun infrastruktur.

Pemerintahan SBY melahirkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. UU ini penting dalam proses pembangunan jalan karena sebelumnya, pembebasan lahan merupakan proses tersulit dalam pembangunan jalan.

Tercatat, sepanjang 355,72 Km jalan tol beroperasi selama dua periode pemerintahan SBY. Jalan tol yang dibangun pada era SBY adalah jalan tol Sadang-Cikamuning dan jalan tol Benoa di Bali. Tol Benoa merupakan jalan tol di atas air kedua yang dibangun oleh pemerintah Indonesia setelah Suramadu.

Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia yang giat dalam pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Anggaran infrastruktur juga dialokasikan secara masif, yakni dari sekitar Rp177,9 triliun rupiah di era akhir presiden SBY menjadi Rp 391,7 triliun pada era Jokowi (2023).

Pemerintahan Jokowi juga merumuskan proyek strategis nasional (PSN) sebagai dokumen penting untuk memandu pembangunan proyek infrastruktur penting dan strategis, yaitu mulai dari Trans Papua hingga jalan tol di luar Jawa.

Pada era Jokowi, Indonesia semakin gencar membangun jalan tol di luar Pulau Jawa, termasuk jalan tol pertama di Kalimantan, Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam).

Sejak awal pemerintahan pada Oktober 2014 hingga tahun ini, panjang jalan tol yang beroperasi di era Jokowi mencapai 1.713,83 km. Jumlah tersebut setara dengan 64,74 persen atau hampir 70 persen dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia.

Panjangnya jalan tol di era Jokowi tidak terlepas dari besar anggaran infrastruktur, termasuk jalan. Merujuk data Rencana Strategis (Renstra) KemenPUPR, pendanaan penyelenggaraan jalan selama Jokowi menjabat secara penuh (2015-2023) mencapai Rp489,31 triliun. Pendanaan tersebut digunakan untuk preservasi jalan, jembatan, peningkatan kapasitas jalan, dan pembangunan jalan tol.

Pada lima tahun pertama Jokowi menjabat secara penuh, yaitu 2015-2019, pendanaan penyelenggaraan jalan menembus Rp278 triliun. Pendanaan tersebut naik 65,34 persen bila dibandingkan pada lima tahun terakhir era Presiden SBY (2010-2014), yakni sekitar Rp168,24 triliun.


(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Serius Mau 'Angkut' PNS ke IKN, Ini Penampakan Tolnya

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular