Petaka Mengancam, Anak Buah Jokowi Siap-siap Bikin Jurus Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, tengah mempersiapkan sistem peringatan dini atau early warning system, untuk mengantisipasi efek domino El Nino. Hal itu, kata dia, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Arief mengatakan, efek El Nino yang bisa mengancam ketahanan pangan dan gizi di Tanah Air, harus diantisipasi sejak dini. Untuk itu, katanya, perlu kerja sama pemerintah pusat dan daerah, serta pihak-pihak terkait.

"Kita sepakati bahwa kita harus memiliki early warning system untuk kerawanan pangan dan gizi. Ini penting terutama karena kita menghadapi ancaman Elnino. Jadi setiap daerah harus waspada dan melakukan mitigasi kerawanan pangan dan gizi di wilayah masing-masing," kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (20/7/2023). 

"Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi yang dibangun Bapanas bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota menjadi early warning system yang harus dimanfaatkan untuk memitigasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya El Nino," tambahnya.

Seperti diketahui, dalam Rapat Terbatas Antisipasi El Nino yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2023) terungkap, BMKG memprediksi puncak El Nino di Indonesia terjadi pada bulan Agustus-September nanti.

El Nino merupakan fenomena iklim di mana terjadinya anomali kenaikan suhu akibat menghangatnya suhu permukaan laut. Yang dapat memicu suhu lebih panas atau kekerinngan ekstrem. 

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati yang hadir dalam rapat itu mengatakan, intensitas panas yang terjadi puncak fenomena El Nino cenderung lemah hingga moderat, sehingga bisa berdampak pada ketersediaan air.

"Sehingga dikhawatirkan berdampak pada ketersediaan air atau kekeringan, juga produktivitas pangan atau berdampak terhadap ketahanan pangan," kata Dwikorita, usai rapat.

Dalam rapat itu Presiden disebut memerintahkan antisipasi dilakukan sampai mempersiapkan skenario terburuk.

"Perintah presiden ini harus diseriusi, kita tidak boleh bersoal khususnya dengan beras dan lain lain agar benar antisipasi sejelek mungkin harus dipersiapkan," kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo kepada wartawan, usai rapat.

Sementara itu, Arief mengimbau data yang dimasukkan oleh pemerintah daerah ke dalam Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dimanfaatkan sebagai early warning system El Nino di Idnonesia. 

"Jadi pola mitigasi ini kita mulai dengan membangun sistem berbasis digital, sehingga setiap daerah mengetahui situasi dan kondisi kerawanan pangan dan gizi di daerahnya. Ini penting karena sistem tersebut dihimpun berdasarkan berbagai aspek ketahanan pangan mulai dari ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan," jelas Arief. 

"Setiap daerah harus memahami kondisi ketahanan pangan masing-masing. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, para pemimpin di daerah baik gubernur dan bupati walikota bertanggung jawab terhadap urusan ketahanan pangan di daerahnya masing masing," cetusnya.

Menurut Arief, Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi secara periodik menghasilkan data status rawan pangan dan gizi baik secara nasional, provinsi maupun kabupaten kota.

Sistem itu, kata dia, akan memuat indikator ketersediaan pangan meliputi data  luasan tanam dan puso komoditas pangan, harga dalam periode yang ditentukan, hingga data status gizi balita. 

"Kita juga masukkan data dukung informasi iklim seperti saat ini kita mewaspadai El Nino yang mengancam ketahanan pangan. Tentunya kita berkolaborasi dengan Kementerian dan lembaga terkait dalam pemenuhan berbagai data tersebut, sehingga kemudian bisa menghasilkan kesimpulan yang dikategorikan dalam tiga indikator yaitu rentan, waspada, dan aman," pungkas Arief.