Indonesia Mau Larang Ekspor Gas? Ini Kata SKK Migas

Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia

18 July 2023 19:25

FILE PHOTO: An LNG tanker is seen off the coast of Singapore February 3, 2017. REUTERS/Gloystein/File Photo/File Photo/File Photo — Foto: An LNG tanker is seen off the coast of Singapore February 3, 2017. REUTERS/Gloystein/File Photo/File

Jakarta, CNBC Indonesia - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) angkat suara perihal rencana Pemerintah Indonesia untuk melarang ekspor gas ke luar negeri.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan bahwa memang kebijakan Indonesia adalah memprioritaskan penggunaan gas yang dihasilkan dalam negeri untuk kebutuhan domestik.

"Mengenai larangan ekspor (gas), bahwa memang kebijakan kita adalah memanfaatkan untuk domestik," jelas Kurnia pada Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Oleh karena itu, menurutnya pihaknya juga akan mendorong pemanfaatan gas untuk konsumen dalam negeri, seperti untuk pabrik urea, methanol, dan ammonia.

"Kita akan mendorong industri dalam negeri untuk utilize gas kita, di Papua pabrik urea, methanol di Bojonegoro, ammonia, terus didorong," tambahnya.

Namun di sisi lain, saat ini ekspor gas masih tercatat mencapai 35% dari total pemanfaatan gas. Sementara 65% gas yang diproduksikan dari lapangan di dalam negeri sudah ditujukan untuk kepentingan domestik.

Perlu diketahui, realisasi salur gas pada Semester I 2023 baru sebesar 5.308 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), atau 86% dari target dalam APBN 2023 sebesar 6.160 MMSCFD.

"Secara keseluruhan pemanfaatan gas 65% untuk domestik, jadi 35% ekspor, terdiri dari pipa dan LNG," ujarnya.

Baca:

Boro-Boro Disetop, Ternyata Segini Ekspor Gas RI

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah bakal menghentikan ekspor gas demi mendukung operasional industri petrokimia yang akan dikembangkan di dalam negeri.

Mengingat, impor bahan baku industri petrokimia di dalam negeri tiap tahunnya masih cukup tinggi.

Menurut Luhut, ide kebijakan larangan ekspor gas tersebut muncul setelah pihaknya melakukan kajian internal bersama Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Jodi Mahardi.

"Kita setelah hitung-hitung dengan tim Jodi Cs, kita mungkin akan sarankan kita gak akan ekspor gas lagi ke luar. Kita bikin downstreaming-nya petrokimia," kata Luhut dalam acara Economic Update 2023 CNBC Indonesia, Senin (10/7/2023).

Oleh sebab itu, ia pun berharap agar harga gas di dalam negeri dapat ditekan lagi menjadi US$ 5 per Million British Thermal Unit (MMBTU). Adapun saat ini pemerintah menetapkan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk tujuh bidang industri di level US$ 6 per MMBTU.

"Kita ketemu gas di Masela kemudian di Warim itu bisa hampir dua kali Masela bisa juga kita ketemu cadangan minyak yang mungkin diduga 27 miliar barel. Jadi kaya sekali negerimu ini. Ngapain ribut-ribut," kata dia.