Demi Bebas dari Kemiskinan Ekstrem, Tim Jokowi Lakukan Ini!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo memastikan kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa hilang sesuai target pada 2024. Meskipun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlahnya masih 2,04% dari total penduduk.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, target kemiskinan ekstrem 0% pada tahun depan bisa dicapai, karena target yang realistis. Apalagi, pemerintah juga sudah menyiapkan banyak strategi untuk mencapainya.

"Ini merupakan target yang realistis, karena kita akan menggunakan pendekatan yang multidimensi dan kolaboratif lintas sektor baik di tingkat pusat atau daerah," kata Amalia dalam program Economic Update CNBC Indonesia, dikutip Jumat (14/7/2023).

Strategi untuk menghapus tingkat kemiskinan ekstrem itu dilakukan melalui tiga tahap, pertama pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan program bantuan sosial atau bansos, jaminan sosial, subsidi, hingga kebijakan stabilitas harga.

"Terus kita juga sudah membangun satu data registrasi sosial ekonomi. Ini tentunya sangat penting untuk menjamin ketepatan sasaran program bansos yang akan kita lakukan dalam waktu dekat dan ke depan," tegasnya.

Tahapan kedua ialah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui dorongan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, seperti pelaksanaan program padat karya tunai, optimalisasi karya tunai desa, dan juga pendampingan maupun pelatihan usaha.

"Yang ketiga kita juga akan dorong jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pemenuhan layanan dasar seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur kesehatan, sanitasi air minum layak, dan infrastruktur lainnya," ungkap Amalia.

Sebelumnya, Kepala BPS Margo Yuwono melihat target penurunan angka kemiskinan ke level 7% sesuai dengan target RPJMN 2020-2024 sulit untuk dicapai. Sementara itu, target angka kemiskinan ekstrem sebesar 0% pada akhir 2024.

"Kalau lihat dari tren data, slope-nya, sepertinya agak sulit untuk mencapai diangka 7%, maupun kemiskinan ekstrem dari 2,04% di 2022 ke 2024menjadi 2024. Kalau lihat tren datanya, sulit rasanya," kata Margo, dalam Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, Senin (30/1/2023).

Data BPS menunjukkan angka kemiskinan pada tahun 2022 telah turun ke kisaran 9,5%, dibandingkan 10,1% pada 2021. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem pada 2023 baru mencapai 2,04%.

Ini artinya pemerintah hanya memerlukan waktu satu tahun untuk menurunkan angka kemiskinan. Margo menegaskan hal ini sulit dilakukan jika pemerintah hanya melakukan business as usual.

Oleh karena itu, Margo menilai perlu ada perbaikan yang sistematis. Langkah ini memerlukan tata kelola penanggulangan kemiskinan. Di antaranya, perbaikan data kemiskinan.