
Perundingan Dagang Alot, Eropa Minta RI Buka-Bukaan Soal Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan beberapa isu penting yang belum disepakati dengan Eropa, dalam perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)
Hal ini diungkapkan Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/7/2023) membahas penyelesaian IEU CEPA, Undang-Undang Anti Deforestasi (EUDR), hingga Indo Pacific Economic Framework.
"Poin-poin penting yang pertama yang belum disepakati agar kita membuka belanja pemerintah. Selama ini belanja pemerintah itu tertutup agar dibuka," kata Zulkifli Hasan usai Rapat Terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Kamis (13/7/2023).
Adapula mengenai kandungan lokal untuk proyek yang tidak penugasan untuk dibuka. Zulhas menyebut Indonesia bakal mendapatkan imbalan berupa cost tarif yang selama ini kena pajak menjadi bebas.
Dalam kesempatan itu Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini juga membahas mengenai European Union Deforestation-Free Regulations (EUDR). Zulhas menyebut implementasi aturan itu mengganggu perdagangan Indonesia pada komoditas hasil kebun.
"Itu sangat diskriminatif, oleh karena itu kita akan melakukan perlawanan, nanti berunding, perlawanan, tentu mengajak negara-negara yang mempunyai kesamaan seperti Malaysia," kata Zulhas.
Menurut Zulhas terkait dengan negosiasi implementasi Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa ini bisa dilakukan melalui perundingan EU-CEPA untuk dikecualikan. Bahkan dalam penyelesaiannya Zulhas juga menyebut kemungkinan untuk melakukan gugatan.
"Ya kita bisa melalui EU-CEPA ini dikecualikan, atau kita menggugat," katanya.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembahasan IEU - CEPA diharapkan bisa selesai akhir tahun, jika lima isu strategis.
"Diharapkan kalau lima isu ini bisa selesai maka di akhir tahun ini IEU-CEPA bisa diselesaikan. Tinggal 1 perundingan lagi," ujarnya.
Airlangga menjelaskan, isu strategis pertama yang dibahas yaitu mengenai belanja atau pembelian pemerintah. Menurut Menko Airlangga, Uni Eropa meminta agar Indonesia melakukan belanja pemerintah secara terbuka.
Selanjutnya, terkait isu mengenai badan usaha milik negara (BUMN), Airlangga menuturkan bahwa posisi BUMN Indonesia saat ini ada yang mendapatkan penugasan khusus dan tidak. Dalam IEU-CEPA, Airlangga menuturkan bahwa BUMN dipertimbangkan untuk diberikan akses yang bersifat komersial.
Sementara itu, terkait bea keluar, Airlangga menyebut bahwa Indonesia tetap mengembangkan industri dalam negeri, sehingga tidak akan melepaskan bea keluar. Kemudian, terkait standarisasi produk berwawasan lingkungan, Indonesia meminta Eropa untuk membuka pasar lebih besar dalam hal tersebut.
Terakhir, mengenai isu strategis mengenai penyelesaian perselisihan investasi, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia mendorong agar penyelesaian perselisihan tersebut mengacu pada The International Centre of Settlement of Investment Disputes (ICSID).
(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mohon Sabar! Harga Beras Ogah Turun, Ini Dia Biang Keroknya