Jadwal Rekrutmen CPNS Dijamin Tak Diundur, September 2023!

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
13 July 2023 17:07
Tes CPNS di Tengah Pandemi (CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto)
Foto: Tes CPNS di Tengah Pandemi (CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, hingga kini masih ada kementerian ataupun lembaga yang belum menyelesaikan usulan formasi CASN 2023.

Meski tenggat waktu pelaksanaan rekrutmen CPNS maupun PPPK akhirnya ditetapkan September 2023 dan mendekati masa Pemilu, Anas memastikan, prosesnya akan tetap berlanjut dan tak akan batal hanya karena pelaksanaan Pemilu mulai November 2023.

"Jadi sebenarnya CPNS ini tidak ada kaitannya dengan Pemilu karena memang sudah menjadi perencanaan yang panjang," kata Anas dalam program Economic Update CNBC Indonesia, Kamis (13/7/2023).

Lagi pula, dia menekankan Kementerian PANRB telah menetapkan jumlah formasi rekrutmen CASN pada tahun ini sebanyak 1,03 juta. Maka, tinggal kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah menyesuaikan formasi sesuai kebutuhannya masing-masing.

"Tetapi masih ada beberapa kementerian dan lembaga, dan pemerintah daerah yang kemarin belum mengusulkan. Nah sedang kita minta lagi kita beri afirmasi lagi untuk mereka segera mengusulkan, harapan kami formasi ini nanti bisa dioptimalkan," tutur Anas.

Anas berujar, yang jelas, komposisi rekrutmen CASN 2023 juga sudah didesaign dengan pembagian 80% untuk lowongan PPPK yang diperuntukkan bagi para tenaga honorer yang akan dihapus statusnya pada 28 November 2023, sisanya atau 20% baru untuk para pencari kerja lulusan baru atau fresh graduate.

"Maka kami putuskan atas arahan Bapak Presiden dan banyaknya masukan kepada kami pada 2023 ini 80% adalah PPPK. Salah satunya adalah memberikan afirmasi kewajiban yang sebelumnya belum ditunaikan oleh pemerintah, untuk THK 1, THK 2, ada yang sudah lulus belum dapat formasi, dan lain lain, ini ada PR sejak 2016," ucap Anas.

Ia memastikan pola komposisi rekrutmen ini akan terus pemerintah jaga hingga penyelesaian tenaga honorer rampung. Maka pada saat memasuki tahun depan, komposisi bagi fresh graduate akan terus ditingkatkan menjadi 30% dan 70% untuk PPPK.

"Jadi kami ini sebenarnya menyelesaikan beberapa PR yang sebelumnya belum sempat terselesaikan. Tapi insya Allah ini akan kita selesaikan ya di 2023, terakhir nanti di 2024. Nah tahun berikutnya terus nanti akan berkurang, mungkin nanti yang PPPK 70%, fresh graduate 30%," kata Anas.

Besarnya potensi tertundanya pelaksanaan CASN 2023 di tengah masa-masa pemilu sebelumnya disampaikan oleh Bima Haria Wibisana yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hal ini disebabkan oleh pemerintah pusat dan daerah belum menyampaikan formasi yang dibutuhkan. Di sisi lain, menurut BKN, tahun depan ada penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

Kepastian formasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan seleksi CASN. Terutama dari anggaran yang akan dicairkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BKN sendiri sudah menagih kepada setiap instansi, namun belum ada jawaban hingga saat ini.

"Jadi kalau formasi (selesai) Juni saya masih punya waktu sampai Desember. Tapi kalau Agustus atau September ya gimana atau begitu (kemungkinan diundur tahun depan). Jadi saya masih harus menunggu," kata Bima di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, dikutip (8/6/2023).

"Kalau itu belum masuk semua ya agak sulit, karena itu juga harus ada izin prinsip, persetujuan dari Kemenkeu untuk pembiayaan. Jadi kementerian keuangan maunya berapa sih jumlahnya, kalau saya kan enggak bisa ngitung kalau enggak ada jumlahnya. Jadi itu semua kompleks ya," lanjutnya.

Menurut Bima, biasanya aparat penegak hukum melarang ada aktivitas keramaian yang terpusat, seperti seleksi CASN ketika pemilu, untuk menghindari terjadinya konflik.

"Pemilu itu butuh ketenangan. Teman-teman di keamanan tidak ingin ada pengumpulan massa. Ini kalau ada tes kan pasti ada pengumpulan masa, itu gampang diprovokasi. Itu juga kita harus oke, jangan deh kalau kaya gitu bahaya, jadi kita juga harus menyukseskan pesta demokrasi. Belum pemilu aja udah panas, apalagi nanti," ujar Bima.


(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article PPPK Diangkat 1 Maret 2026, Gimana Kalau Usia Lewati Batas?

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular