Economic Update 2023

Pengusaha Dibuat Dag Dig Dug Gegara Pemilu, Kenapa?

Ferry Sandi, CNBC Indonesia
Rabu, 12/07/2023 11:26 WIB
Foto: Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani dalam Economic Update yang berlangsung pada Rabu, (12/7/2023). (CNBC Indonesia TV)

Jakarta, CNBC Indonesia - Dunia usaha blak-blakan memiliki kekhawatiran dalam menghadapi tahun politik. Alasannya adalah kepastian kebijakan yang bakal diambil ke depannya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengakui bahwa kekhawatiran itu muncul jelang pemilu.

"Harus diakui setiap pemilu berubah kepemimpinan kekhawatiran itu ada, dibilang gak khawatir gak mungkin. Walau ada perubahan kepemimpinan diharapkan ada keberlanjutan, yang baik dilanjutkan, ada kepastian yg akan datang beri iklim kondusif pengusaha di RI," katanya dalam Economic Update Rabu (12/7/23).


"Kekhawatiran ada tapi kita harap ini salah satu pesta demokrasi boleh berkompetisi tapi nantinya bisa bersanding bisa kerja sama walau awalnya berkompetisi. Ini konsep yang kita harap terjadi, stabilitas sangat penting sehingga Indonesia pesta demokrasi ada tapi gak mengganggu iklim usaha di RI," lanjutnya.

Foto: Pedagang menata atribut kampanye yang dijual di Pasar Senen, Jakarta, Kamis (8/9/2023). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Pedagang menata atribut kampanye yang dijual di Pasar Senen, Jakarta, Kamis (8/9/2023). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Kestabilan situasi saat Pemilu sangatlah penting untuk memberi kepercayaan kepada pengusaha lokal termasuk investor dari luar negeri. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa keduanya cenderung wait and see dalam menunggu situasi stabil setelah masa transisi pemilu, termasuk potensi keluarnya regulasi yang populis.

"Apalagi tahun politik sifat kebijakan populis misal berhubungan ketenagakerjaan mungkin ada PP, ada perubahan upah minimum formula, ini mengkhawatirkan walau aturannya jelas. Kebijakan ini bisa terjadi, kita tahu pemerintah pasti punya alasan tapi kebijakan populis bagian dari pemilu," ujar Shinta.

Shinta ingin pesta demokrasi nantinya berjalan lancar. Dan kepemimpinan selanjutnya tidak banyak mengubah yang sudah dijalankan saat ini demi kelangsungan iklim usaha.

"Pesta demokrasi harus ada tetapi tidak mengganggu iklim usaha di Indonesia," jelasnya.


(fys/wur)
Saksikan video di bawah ini:

Bantu UMKM & Desa, Ini Cara Pengusaha Majukan Koperasi Merah Putih