Sri Mulyani: Belanja Capai Rp1.255 T, untuk IKN hingga Pemilu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah membelanjakan anggaran negara sebesar Rp 1.255,7 triliun hingga semester I-2023. Besaran belanja ini sekitar 41% dari target APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun dan tumbuh sebesar 0,9% dari realisasi belanja semester I-2022 yang mencapai Rp 1.244,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, realisasi belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp 891,6 triliun dan transfer ke daerah Rp 364,1 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp 417,2 triliun dan belanja non K/L Rp 474,2 triliun.

"Belanja masih tinggi ini artinya kami beri dukungan pada berbagai K/L secara cukup tinggi, tidak terkoreksi meski sudah tidak ada Covid lagi atau Covid-nya sudah jadi endemi," tegas Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, seperti dikutip Selasa (11/7/2023)

Sri Mulyani merincikan, untuk belanja K/L terdiri dari belanja pegawai yang mencapai Rp 134,2 triliun atau tumbuh 11,1%. Disebabkan adanya kenaikan pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri, termasuk pemberian THR dan Gaji ke-13. Masing-masing sebesar Rp 90,4 triliun dan Rp 43,8 triliun dengan pertumbuhan 12,5% dan 8,4%.

Baca: Sri Mulyani Lega Setoran Pajak Semester I-2023 Oke, Tapi...

Sementara itu, untuk belanja barang mencapai Rp 147,4 triliun atau tumbuh 2% dari semester I-2022. Terbesar di Kementerian Pertahanan Rp 21,5 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan barang milik negara di matra darat, laut, udara, integratif dan alutsista, serta pelayanan kesehatan.

"Dengan Kemenhan banyak beli alat sistem pertahanan, maka konsekuensinya belanja barang meningkat pada tahun-tahun sesudahnya karena setiap peralatan harus dipelihara dan dirawat," tegas Sri Mulyani.

Belanja barang yang terbesar kedua adalah untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 14,9 triliun. Terutama untuk pemeliharaan sarpras SDA, penyediaan akses rumah layak huni, penanggulangan darurat akibat bencana, dan preservasi jalan. Selanjutnya, yang ketiga untuk Polri Rp 13,6 triliun untuk dukungan logistik dan pelayanan kesehatan.

Keempat terbesar adalah untuk Kementerian Agama yang sebesar Rp 12,2 triliun untuk penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau BOS, dan terakhir terbesar kelima adalah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk penyelenggaraan persiapan pemilu dalam rupa pembentukan Badan Ad-Hoc sebesar Rp 7,4 triliun.

Baca: Jokowi Mau Guyur Rp 12 T Buat Jaga Pangan RI Tetap Aman

"Untuk penyelenggaraan pemilu kita sudah keluarkan Rp 7,4 triliun untuk pembentukan antara lain Badan Ad Hoc dalam rangka penyelenggaran pemilu," ucapnya.

Terakhir adalah belanja modal yang besarannya mencapai Rp 62 triliun atau tumbuh 8,3% dari realisasi semester I-2022. Antara lain untuk jalan, irigasi, dan jaringan di Kementerian PUPR dan Kemenhub senilai Rp 23,5 triliun.

Selain itu, belanja modal juga untuk peralatan dan mesin di Polri, Kemenhan, Kejaksaan, dan BIN Rp 29,7 triliun, serta gedung dan bangunan Rp 6 triliun antara lain untuk kantor kawasan IKN oleh PUPR, terminal dan bandara oleh Kemenhub, gedung dikti Kemendikbud, rumah sakit Kemenkes, dan rusun prajurit TNI/Polri.

Adapun belanja non K/L, peruntukannya demi program manfaat pensiun Rp 87,5 triliun atau tumbuh 5,2%, subsidi Rp 95,8 triliun atau tumbuh 1,5% untuk BBM 7.169,4 ribu kiloliter (naik 1,8%), LPG 3 kg 3,3 juta metrik ton (naik 5,4%), listrik 39,2 juta pelanggan (naik 2%), dan subsidi bantuan uang muka perumahan 84,5 ribu unit (naik 32,9%).

Selanjutnya untuk keperluan pembayaran kompensasi Rp 66,1 triliun atau turun dari realisasi pada semester I-2022 sebesar Rp 104,8 triliun. Untuk pembayaran kekurangan dana kompensasi BBM pada 2022 sebesar Rp 49,3 triliun dan pembayaran kekurangan dana kompensasi listrik pada 2022 yang totalnya sebesar Rp 16,8 triliun.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article IKN Mau Dibawa Kemana? Ini Rencana Prabowo-Anies-Ganjar