Israel Kacau Balau, Pemerintah Dorong Tindakan Keras Polisi

Jakarta, CNBC Indonesia - Kondisi Israel kian panas seiring demonstrasi yang tak kunjung usai terkait rencana reformasi peradilan dari pemerintah.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (9/7/2023) memanggil jaksa agungnya untuk menjelaskan penanganan polisi terhadap demonstrasi yang bangkit kembali terhadap rencananya untuk merombak sistem peradilan

Rancangan undang-undang (RUU) yang akan membatasi "kewajaran" sebagai standar tinjauan yudisial, yang menurut para kritikus akan membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan, dijadwalkan untuk pembacaan ratifikasi pertama dari tiga di parlemen pada hari Senin.

Baca: Israel Tiba-Tiba 'Dukung' Pemerintahan Palestina, Ada Apa?

Kritikus mengatakan reformasi seperti mengekang independensi pengadilan. Adapun, Netanyahu yang diadili atas tuduhan korupsi yang dia bantah mengatakan tujuannya adalah untuk memulihkan keseimbangan di antara cabang-cabang pemerintahan.

Pembicaraan kompromi yang diselenggarakan oleh presiden Israel antara pemerintah dan oposisi terhenti bulan lalu. Protes jalanan yang telah mereda kembali berkobar.

"Kesepakatan dapat dicapai. Namun, masih belum ada yang mau duduk dan berbicara, sekarang, tanpa prasyarat. Ini adalah kesalahan besar dalam sejarah," kata Presiden Isaac Herzog, yang jabatannya sebagian besar bersifat seremonial, dikutip Reuters, Senin (10/7/2023).

Para pengunjuk rasa berencana untuk berkumpul di bandara utama Israel saat parlemen memperdebatkan RUU "kewajaran". Jaringan mal besar mengumumkan penutupan satu hari jika pemungutan suara hari Senin lolos.

Baca: Kekompakan NATO Diuji Pekan Ini, Pecah atau Bersatu?

Dalam pidato yang disiarkan televisi sebelum sesi kabinet, Netanyahu mengatakan "tidak terpikirkan" bahwa koalisi agama-nasionalisnya akan membatasi hak untuk berdemonstrasi atau mendukung kekerasan apapun terhadap pengunjuk rasa.

Namun dia berpendapat kebebasan seperti itu tidak boleh diperluas menjadi "pelanggaran hukum yang merugikan hak-hak dasar jutaan warga negara dan terjadi hampir setiap hari".

Dia mengatakan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara harus "memberikan perhitungan". Saat pertemuan dimulai, media Israel memuat bocoran kutipan dari beberapa menteri yang menyerukan agar dia mundur.

Baharav-Miara, menurut seseorang yang diberi pengarahan pada sesi tersebut, mengatakan dia berharap pemerintah tidak memintanya untuk mengatakan tindakan keras yang lebih agresif diperlukan bahkan jika itu tidak sesuai dengan keputusan komandan polisi di lapangan dan jaksa penuntut.

Baca: Putin Benar, Ukraina Akui Serang Jembatan Terpanjang di Eropa

"Saya berharap pemerintah tidak mengharapkan aparat penegak hukum mempertahankan 'kuota' penangkapan atau dakwaan terhadap pengunjuk rasa," katanya.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Israel Chaos, Pemerintahan Netanyahu Berada di Ujung Tanduk