12,5 Juta Pekerja BPU Tercover BPJS Ketenagakerjaan di 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 12,5 juta pekerja informal atau bukan penerima upah (BPU) bisa terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) di 2026. Adapun saat ini jumlah pekerja BPU atau informal yang sudah terlindungi Jamsostek telah mencapai 6,5 juta.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan bahwa dengan target tersebut sebanyak 25% BPU nantinya akan terlindungi Jamsostek.

"Kalau kita bicara jumlah informal itu dari 100 juta itu 50 juta (pekerja). Berarti kurang lebih 12,5 juta yang harus kita cover untuk pekerja informal," kata dia dalam Launching Kerja Keras Bebas Cemas Masuk Desa BPJS Ketenagakerjaan Kamis (6/7/2023).

Anggoro menjelaskan, untuk mengejar target tersebut pihaknya akan menyasar desa-desa di Indonesia. Sebab saat ini pekerja BPU paling banyak terdapat di pedesaan.

Untuk itu lanjutnya diperlukan edukasi agar mereka selaku pekerja BPU bersedia mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Yang penting setelah mendaftar mereka malanjutkan kepesertaannya. Banyak dari mereka mendaftar baru tiga bulan lalu berhenti kepesertaannya. Mungkin karena lupa," papar Anggoro.

Baca: Jangan Salah! Apa yang Dilarang IMF Bikin RI Naik Kelas

Di samping itu, diperlukan juga upaya menyadarkan para pekerja BPU tersebut bahwa perlindungan menjadi tanggung jawab mereka dan keluarga.

"Perlindungan itu tanggung jawab tidak hanya mereka, tapi anaknya juga. Mengingatkan mereka bahwa mereka bekerja tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk ke depan," ungkap Anggoro.

Baca: Harga Minyak Makin Tinggi, Gak Terasa Harganya Udah Segini

Seperti diketahui BPJS Ketenagakerjaan telah meluncurkan program Kerja Keras Bebas Cemas (KKBC) Masuk Desa BPJS Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja BPU dan pekerja informal seperti pedagang, nelayan, ojek, hingga usaha mikro.

"Ini bagian tugas kita bagaimana kita menjangkau mereka bukan penerima upah. Segmen ini faktanya mereka ada di ekosistem desa dan ini sejalan dengan amanat presiden bahwa kita membangun dari paling luar yaitu desa dan kecamatan," pungkas dia.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan Panduan Jamsostek Bagi Pemdes