Lagi Kena PHK Massal, Pengusaha Tekstil Pilih Capres yang Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha di sektor industri tekstil secara terang-terangan mengatakan bahwa figur calon presiden yang akan mereka dukung pada Pemilu 2024 nanti adalah sosok pemimpin yang memiliki visi ekonomi ke depan atau pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor tekstil saat ini sedang dilanda PHK massal besar-besaran khususnya di sektor garmen.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif BPP Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana kepada CNBC Indonesia, Rabu (5/7/2023).

"Negara kita ini kan lebih perlu pembangunan ekonomi yang secara berkelanjutan, artinya kita tidak berharap calon presiden itu justru membuat atau mengubah platform ekonomi yang sekarang sudah berjalan. Kami berpihak kepada Capres yang nantinya mampu memberikan keyakinan kepada dunia usaha untuk melanjutkan program perekonomian yang dibawa oleh Bapak Presiden Jokowi saat ini, bukan mengubahnya," ujarnya.

Danang mengatakan, pihaknya ingin calon presiden yang mampu meneruskan program-program perekonomian yang sudah bagus dan sudah dibangun saat ini. Tetapi juga disertai oleh penegakan hukum yang kuat, karena masalah-masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia, menurut dia, sebenarnya bukan terletak pada regulasi-regulasi yang ada, melainkan dari lemahnya penegakan hukum.

"Pentingnya juga kita berharap calon presiden yang mampu melakukan aksi penegakan hukum, karena masalah-masalah ekonomi di Indonesia ini sebenarnya bukan terletak pada regulasi-regulasi yang ada ya. Regulasi diperbaiki iya, tetapi kita ini berada di dalam konteks regulasi yang over regulated," ujarnya.

"Nah kita itu ingin presiden masa depan yang lebih mampu membuat suatu penegakan hukum yang kuat untuk industri manapun ya, bukan hanya di industri tekstil saja," tambahnya.

Masalahnya sekarang itu penegakan hukum lebih sedikit daripada produksi dari regulasi hukum itu sendiri, jadi banyak sekali regulasi-regulasi yang dibuat itu tidak dibarengi oleh penegakan hukum yang cukup kuat.

"Dunia usaha itu kan rentan terhadap aksi-aksi pembiaran atas pelanggaran-pelanggaran, misalnya importasi ilegal, masalah kuota-kuota yang diterbitkan oleh birokrat yang tidak mengikuti kaidah peraturan kuota impor. Nah ini problem yang kita hadapi itu masalah penegakan hukumnya, regulasinya sudah amat teramat banyak, tapi penegakan hukumnya setengah hati," ujarnya.

Danang berharap calon presiden masa depan itu harus memiliki visi ekonomi yang dibarengi dengan penegakan hukum yang kuat. Apabila tidak, nantinya Indonesia akan menjadi negara yang over regulated atau regulasi yang berlebihan tapi minim penegakan hukum.

Namun, terkait dengan siapa calon presiden yang akan dipilih para pengusaha industri tekstil, Danang masih enggan untuk berkomentar, karena menurutnya masih terlalu prematur bila pengusaha mengungkapkan siapa nama capres yang dipilihnya untuk sekarang ini.

"Kita sih tidak mudah ya untuk sebut nama, karena masa nya juga belum, karena ini kan baru deklarasi dari masing-masing partai, belum dikukuhkan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, jadi sebenarnya ini sih masih euforia politik praktis saja tapi belum sampai kepada elektabilitas. Jadi kan ini masih sangat prematur kalau dunia usaha menyebutkan nama, saya kira jangan sekarang lah. Jadi kita masih menunggu saja deh sampai pengumuman dari KPU nanti," tuturnya.

Danang menyebut, di dalam keanggotaan API sendiri setidaknya ada sekitar 700-an pengusaha industri tekstil yang tergabung. Di mana dari angka 700 tersebut meliputi 3,4 juta pekerja.

"Jadi jumlahnya cukup besar. Nah biasanya para pekerja ini bisa kita ajak memilih calon presiden yang lebih punya wawasan ekonomi ke depan, karena ini kan mempengaruhi nasib buruh kita," katanya.