Mobil Dinas Kena Pajak Natura, Cek Simulasi Hitungannya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merilis ketentuan terkait pengenaan pajak natura dan atau kenikmatan yang diterima pegawai dari fasilitas kantor. Dengan aturan ini, fasilitas apartemen, kendaraan hingga bingkisan akan dikenakan pajak penghasilan.

Aturan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023. Aturan ini akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2023.

"Biaya penggantian atau imbalan diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan," tulis PMK tersebut, Rabu (5/7/2023).

Dengan aturan ini, maka kendaraan dinas atau fasilitas kendaraan dari kantor akan dikenakan pajak penghasilan.

Untuk mengetahui perhitungan untuk pajak kendaraan, berikut ini ilustrasinya:

1. Contoh I

Tuan JD merupakan manajer eksekutif yang telah bekerja selama empat tahun di PTJQ. Tuan JD tidak memiliki penyertaan modal pada PT JQ. Mulai
Januari 2025, Tuan JD menerima fasilitas kendaraan berupa mobil sedan.

Berdasarkan informasi divisi keuangan diketahui bahwa data penghasilan bruto Tuan JD dart PT JQ dalam bentuk uang, natura, dan fasilitas termasuk fasilitas kendaraan serta penghasilan bruto rata-rata Tuan JD dart PT JQ dalam 12 bulan terakhir sebagai berikut:

Berdasarkan data rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir tersebut maka dapat diketahui hubungan kenikmatan berupa fasilitas kendaraan beserta status fasilitas kendaraan tersebut sebagai objek Pajak Penghasilan sebagai berikut:

2. Contoh II

Nona JE memperoleh fasilitas kendaraan berupa mobil SUV keluaran terbaru. Oleh karena Nona JE merupakan Pegawai baru maka contoh perhitungan rata-rata penghasilan bruto sebagai dasar penentuan objek Pajak Penghasilan atas kenikmatan fasilitas kendaraan dari pemberi kerja sebagai berikut:

Berdasarkan data rata-rata penghasilan bruto tersebut maka dapat diketahui hubungan kenikmatan berupa fasilitas kendaraan beserta status fasilitas kendaraan tersebut sebagai objek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut: