Sri Mulyani Cairkan Subsidi Rp75,1 T, Buat BBM Sampai LPG 3kg

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
26 June 2023 18:42
Sejumlah kendaraan antre untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di SPBU kawasan Jakarta, Rabu (1/3/2023). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Foto: Sejumlah kendaraan antre untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di SPBU kawasan Jakarta, Rabu (1/3/2023). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mencairkan subsidi energi sebesar Rp 54,2 triliun hingga Mei 2023. Subsidi ini termasuk ke dalam belanja non kementerian atau lembaga (K/L) untuk mendukung stabilisasi perekonomian senilai Rp 265 triliun.

Sri Mulyani merincikan, khusus untuk belanja subsidi sendiri sebesar Rp 75,1 triliun berasal dari subsidi energi Rp 54,2 triliun dan subsidi non energi Rp 20,8 triliun. Pemanfaatannya antara lain untuk BBM sebanyak 5.629,5 ribu kilo liter atau turun 0,4% dari periode yang sama pada 2022 sebanyak 5.652,7 ribu kilo liter.

"Jadi ini adalah di kantong belanja bendahara umum negara," kata Sri Mulyani saat konferensi pers, Senin (26/6/2023).

Selain BBM ada juga subsidi dalam bentuk LPG 3 kg sebanyak 2,6 juta metrik ton atau naik 4,5% dari sebelumnya 2,5 juta metrik ton, listrik bersubsidi 39,2 juta pelanggan atau naik 2% dari 38,4 juta pelanggan.

Kemudian subsidi bantuan uang muka perumahan yang sudah tersalurkan terhadap 72,6 ribu unit atau naik 57,7% dari 26,1 ribu yang telah terealisasi hingga 31 Mei 2022.

Selain itu, dari total belanja yang Rp 265 triliun itu, juga diarahkan untuk belanja kompensasi senilai Rp 52 triliun atau naik 188,1% dari Mei 2022 sebesar Rp 18,1 triliun.

Kompensasi ini adalah untuk pembayaran kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri dalam bentuk kekurangan bayar dana kompensasi pada 2022.

Sri Mulyani mengungkapkan, realisasi sampai dengan Mei 2023 untuk pembayaran sebagian kekurangan dana kompensasi BBM pada 2022 adalah Rp 37 triliun dan pembayaran sebagian kekurangan dana kompensasi listrik pada 2022 sebesar Rp 15 triliun.

Belanja non K/L ini juga dialokasikan untuk manfaat pensiun. Pada Mei 2023 jumlahnya mencapai Rp 68 triliun atau naik 5$ dari tahun lalu Rp 64,8 triliun.

Pembayaran manfaat pensiun meningkat karena peningkatan jumlah penerima pensiun terutama pensiunan PNS daerah yang pada 2022 sekitar 1,9 juta menjadi 2,1 juta pada 2023.


(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Seluruh Target Ekonomi RI di 2024 Meleset

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular