
Helikopter Uang Jokowi Sebar Ratusan Triliun, Kebagian Gak?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah membelanjakan keuangan negara senilai Rp 366,2 triliun yang langsung diperuntukkan bagi masyarakat.
Total belanja itu sebesar 51,2% dari keseluruhan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 714,6 triliun. Adapun realisasi belanja negara sendiri dalam APBN hingga Mei 2023 telah sebesar Rp 1005 triliun dari target tahun ini Rp 3.061,2 triliun.
"Jadi dalam hal ini 51,2 persen lebih dari separuh belanja pemerintah pusat sudah dalam bentuk belanja yang langsung dinikmati masyarakat," kata Sri Mulyani saat konferensi pers, Senin (26/6/2023).
Dia merincikan, belanja ini terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah atau yang masuk kategori miskin. Terbagi ke dalam dua jenis belanja, yakni belanja kementerian atau lembaga (K/L) dan belanja non K/L atau yang langsung dari Bendahara Umum Negara.
Yang melalui belanja K/L dalam bentuk bantuan sosial (bansos) dan UMKM, di antaranya dengan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 14,7 triliun untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), lalu Kartu Sembako Rp 16,1 triliun untuk 18,7 juta KPM.
Kemudian ada program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan sebesar Rp 19,3 triliun untuk 96,7 juta jiwa.
Bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp 365,6 miliar untuk 69.021 unit setara hektare antara lain untuk kawasan padi, jagung, kedelai, bawang dan cabai. Kemudian, bantuan alat dan mesin pertanian Rp 163,2 miliar sejumlah 120 traktor dan 100 cultivator, bantuan ternak Rp 57,7 miliar 1.318 ekor, dan bantuan benih ikan, kepiting dan udang Rp 14,5 miliar untuk 40,3 juta ekor.
Dalam bentuk pendidikan diberikan dengan Program Indonesia Pintar sebesar Rp 5,3 triliun untuk 9,6 juta siswa, Program KIP Kuliah Rp 5,8 triliun untuk 692 ribu mahasiswa, bantuan operasional sekolah (BOS) melalui Kemenag Rp 5,1 triliun untuk 4,5 juta siswa, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) Rp 1,78 triliun untuk 192 PTN.
Lalu, dalam bentuk infrastruktur melalui program bantuan stimulan perumahan korban bencana Cianjur sebesar Rp 1,2 triliun untuk 42,4 ribu rumah, dan pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur Rp 46,5 triliun untuk sarana dan prasarana pendidikan, sanitasi, SPAM, jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi.
Adapun yang disalurkan melalui belanja non K/L dalam bentuk subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp 35,6 triliun untuk 39,2 juta pelanggan bersubsidi, subsidi dan kompensasi BBM Rp 43,7 triliun untuk 5.629,5 ribu kilo liter, subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 26,9 triliun untuk 2,6 juta metrik ton, kartu prakerja Rp 1,5 triliun untuk 454,1 ribu peserta, dan subsi perumahan sebesar Rp 301,9 miliar untuk 72,6 ribu unit.
"Jadi ini berbagai belanja subsidi yang rakyat langsung nikmati dari APBN," ungkap Sri Mulyani.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Belanja Bansos Februari 2023 Lesu, Ada Apa Sih?
