Sempat Buat Jokowi Marah, Ini Progres Pengadaan Barang KL!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan pada beberapa waktu terakhir, Jokowi sempat marah karena kebanyakan instansi justru membeli barang dari negara lain alias impor.

Hal ini membuat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) berbenah. Daftar barang dalam negeri ditambahkan ke e-katalog untuk mempermudah instansi melakukan pengadaan barang dan jasa.

"Rencana umum pengadaan pada 2023 adalah Rp1.069,59 triliun dan sampai dengan 15 Juni sudah terlaksana 28,9%," ungkap Kepala LKPP Hendrar Prihadi saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (21/6/2023)

Hendrar menyampaikan pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri sudah semakin baik, yaitu mencapai 87,9%.

"PDN sesuai perintah pak Presiden sudah semakin baik, pengadaan barang dan jasa yang menggunakan barang dalam negeri 87,9%. UMK belum sesuai inpres tapi kami masih punya waktu untuk kejar sampai akhir tahun," terangnya.

Langkah yang ditempuh adalah dengan penguatan regulasi, pengembangan digitalisasi, profesionalisme sumber daya manusia dan monitoring dan evaluasi.