Gawat! China Bisa Menggugat RI, Ini kata Jokowi..

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia berpotensi mendapatkan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organizatian/WTO). Potensi gugatan itu akibar dari kebijakan pemerintah melarang kegiatan ekspor bijih bauksit per 11 Juni 2023 kemarin.

Sebagaimana diketahui, China merupakan penikmat utama bauksit dari Indonesia. Hampir seluruh produksi bijih bauksit Indonesia diekspor ke China.

Hal itu pun dibenarkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi kembali digugat karena telah menyetop keran ekspor bauksit.

"Ini bauksit nanti digugat lagi, bauksit setop, gugat lagi. Saya nggak tahu yang gugat dari Tiongkok mungkin, karena memang ekspor kita memang banyak ke sana," ujar Jokowi Dalam acara yang digelar relawan Bara JP di Hotel Salak, Kota Bogor, dikutip Rabu (21/6/2023).

Meski nantinya bakal digugat oleh China, namun Jokowi tak akan tinggal diam. Mantan Wali Kota Solo ini siap menghadapi gugatan dari negeri tirai bambu.

"Digugat ya kita hadapi. Kita ini jangan kayak negara kecil gitu loh. Indonesia negara gede. Negara besar. Negara besar jangan digugat nyalinya langsung ciut, ngelindur. Nggak!," kata dia.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan sebelumnya mengatakan hingga saat ini belum ada indikasi pihak China akan menggugat Indonesia di WTO menyusul rencana pemerintah yang akan menyetop ekspor bijih bauksit dalam waktu dekat ini.

Namun yang pasti, pihaknya siap menerima konsekuensi yang akan dihadapi atas kebijakan larangan ekspor bijih bauksit tersebut. Apalagi, kebijakan ini dilakukan untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri.

"Saya sudah bicara dengan Dubes kita di WTO belum ada, ini secara bilateral juga belum ada indikasi yang pemerintah terima dari pihak Tiongkok bahwa mereka akan mengambil langkah," kata dia kepada CNBC Indonesia, Kamis (2/3/2023).

Menurut Bara pada prinsipnya kebijakan larangan ekspor bijih bauksit ini diharapkan tidak mengganggu hubungan ekonomi secara keseluruhan yang lebih luas. Terutama dengan negara yang selama ini bergantung pada produk mineral mentah RI.