RI Mau Jor-joran Impor Beras dari India, Kapan Realisasinya?
Martyasari Rizky, CNBC Indonesia
20 June 2023 17:38
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rahmi Widiriani mengatakan, impor beras 1 juta ton dari India merupakan hasil dari kerja sama dagang antara pemerintah Indonesia dengan India.
"Kalau sepengetahuan saya, itu Pak Mendag (Menteri Perdagangan) dengan India itu MoU (Memorandum of Understanding/ Nota Kesepahaman). MoU G to G (government to government/ antarpemerintah) terkait dengan neraca perdagangan antar negara. Jadi pak Mendag lah yang tahu kalau soal neraca perdagangan," kata Rachmi kepada CNBC Indonesia, Selasa (20/6/2023).
Seperti diketahui, Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) sebelumnya mengungkapkan rencana pemerintah menambah pengadaan kuota impor beras tahun 2023, dari yang sebelumnya 2 juta ton menjadi 3 juta ton sebagai antisipasi El Nino. Zulhas mengatakan, rencana penambahan 1 juta ton beras tersebut nantinya dari India. Dia mengaku sudah menandatangani MoU dengan pemerintah India, sehingga Indonesia bisa membeli jika sewaktu-waktu diperlukan.
Rachmi menjelaskan, ditandatanganinya MoU oleh Mendag dan pemerintah India adalah untuk mengantisipasi terjadinya El Nino, serta untuk mengantisipasi dampak dari ketidakpastian geopolitik.
"Dalam mengantisipasi El Nino dan antisipasi dampak dari ketidakpastian geopolitik, salah satu yang di MoU kan adalah rencana pembelian beras dari India sebesar 1 juta ton, itu memang di luar dari 2 juta ton yang disepakati atau ditetapkan lewat Ratas (Rapat Terbatas). Tapi itu terkait dengan neraca perdagangan antarnegara, jadi G to G, cuman nanti operasional ke bawahnya itu kami belum tahu," ujarnya.
"(Jadi, saat kondisi membutuhkan beras dari luar negeri) Indonesia sudah memiliki MoU untuk trading atau beli beras dari India," lanjutnya.
Namun secara operasional, lanjut Rachmi, nantinya MoU G to G itu akan dioperasionalkan secara Business to Business (B to B) untuk pembeliannya.
"Karena kalau kita perhatikan untuk beras yang umum atau beras masyarakat dengan kualitas umum, yang medium, itu untuk penugasan impor itu dilakukan oleh BUMN, nah turun ke bawahnya itu yang kita belum ada (gambaran)," terangnya.
Meski demikian, Rachmi menjelaskan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 125/2022 ada dua BUMN pangan yang diberi penugasan untuk impor yakni Perum Bulog dan ID Food.
Oleh sebab itu, lanjutnya, ada kemungkinan mekanisme impor 1 juta ton beras dari India ini juga akan ditugaskan kepada BUMN pangan tersebut, tinggal tergantung beras jenis apa yang akan diimpor.
"Kalau perintah untuk impor pangan itu BUMN ada dua, bisa Bulog atau bisa juga ID Food. Tapi selama ini , karena di Bulog ini yang mengelola beras, sesuai dengan Perpres 125 tahun 2022 itu beras, jagung, kedelai di cadangan pangannya Bulog, itu kemungkinan besar Bulog (yang ditugaskan). Kalau yang beras medium ya, yang umum," jelas Rachmi.
"Tapi kalau beras khusus, misalnya di India nanti, misalnya ya karena saya gak tahu juga, yang di MoU kan itu beras apa, itu bisa juga penugasannya lewat ID food," imbuhnya.
Lebih lanjut, Rachmi masih belum bisa merinci waktu pelaksanaan impor beras 1 juta ton tersebut.
"Kita mesti lihat MoU nya itu berlaku berapa lama, karena saya juga belum tahu. Itu kan kesepakatan negara dengan negara. (Yang pasti) kita sudah bersepakat untuk mengantisipasi bila terjadi keadaan ini (El Nino atau dampak Geopolitik), 'kami bisa ya beli beras dari negara Anda'. Nanti akan diturunkan teknisnya, biasanya dengan B to B, ada perjanjian jual beli atau gimana, biasanya seperti itu," pungkasnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article India Jadi Juru Selamat Buat RI, Ternyata Gara-Gara Ini
Most Popular