Mahasiswa Serbu Kemenkeu Soal Utang, Tim Sri Mulyani Menjawab

Jakarta,CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah telah mencapai Rp 7.849,89 triliun per April 2023. Adapun, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai sebesar 38,15%.

Angka ini bukanlah sedikit, dan mengundang pertanyaan besar di mata masyarakat, kenapa pemerintah Indonesia masih doyan berutang.

Kalangan mahasiswa pun melontarkan pertanyaan kritis terhadap nilai utang pemerintah yang kian membengkak di atas Rp 7.800 triliun tersebut. Kementerian Keuangan pun merespons dengan menyajikan bukti-bukti terkelolanya besaran utang itu dengan baik.

Dalam program CNBC Indonesia Money Talks On Location 2023 bertajuk "Amankah Utang Pemerintah Saat Ini", serbuan pertanyaan itu disampaikan kalangan mahasiswa dari Universitas Atma Jaya dan Jayabaya kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

Diantaranya bernama Yunita dan Dafasya. Perwakilan BEM FISIP kedua universitas mengaku khawatir utang pemerintah ke depan akan terus membengkak karena tingginya kebutuhan pembiayaan. Apalagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo ingin terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kenapa pemerintah tetap kekeh dengan pengalihan ibu kota ke IKN padahal dampaknya negatif banget dan biayanya juga sangat besar," kata mereka dalam acara yang digelar di Penang Bistro, Jakarta, seperti dikutip Jumat (16/6/2023).

Menjawab pertanyaan itu, Direktur Surat Utang Negara (SUN) DJPPR Kemenkeu, Deni Ridwan mengungkapkan komitmen pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan sebetulnya bukan baru diinisiasikan pemerintahan Jokowi. Melainkan sudah sejak masa Presiden Soeharto.

"Tahun 80-an lah, sudah ada wacana pemindahan ibu kota ke Balikpapan waktu itu. Karena kita ingin memastikan yang tumbuh bukan hanya Jakarta, Jawa tapi semuanya sampai ke Indonesia bagian timur," ucap Deni.

Foto: Direktur SUN DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan saat menghadiri acara CNBC Indonesia 'Money Talks On Location' di Jakarta, Rabu (14/6/2023). Acara 'Money Talks On Location' kali ini membahas topik tentang "Amankah Utang Pemerintah Saat Ini?" (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Direktur SUN DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan saat menghadiri acara CNBC Indonesia 'Money Talks On Location' di Jakarta, Rabu (14/6/2023). Acara 'Money Talks On Location' kali ini membahas topik tentang "Amankah Utang Pemerintah Saat Ini?" (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Pemindahan ini menurutnya juga tidak akan serampangan dilakukan Presiden Jokowi, mengingat sebelumnya belum ada presiden yang berani mengambil keputusan menanggung kepindahan ibu kota. Di antaranya dengan memastikan kota baru itu ramah lingkungan.

"Konsep pengembangan Pak Jokowi minta kotanya ramah lingkungan, zero emission, makanya kita sekarang banyak mencoba optimalkan teknologi terbaru yang lebih ramah lingkungan akan diterapkan di IKN, ini menjadi satu terobosan luar biasa," ucapnya.

Dari sisi besarnya kebutuhan pembiayaan, Deni mengaku bukan hanya saat ini saja dipertanyakan mahasiswa. Pada tahun lalu, kalangan mahasiswa di Malang juga melontarkan kekhawatiran yang sama, yaitu membludaknya utang negara akibat IKN dan terbengkalainya anggaran hanya untuk pembangunannya.

Meski begitu, Deni mengingatkan bahwa pembangunan IKN bukanlah 1-2 tahun bisa selesai, sehingga anggaran hanya terfokus ke situ dalam APBN. Melainkan, IKN adalah proyek jangka panjang sekitar 20-30 tahunan, dengan begitu pengalokasiannya bisa dilakukan secara berkala setiap tahunnya.

Dari sisi anggaran yang hanya terfokuskan ke sana sehingga program lainnya terlantar, Deni membantah itu terjadi. Ia mengaku sempat dikritik mahasiswa terkait ini lantaran tarif BBM bersubsidi seperti Pertalite pemerintah naikkan saat tersedianya anggaran untuk pembangunan IKN.

Pada tahun lalu, pemerintah menaikkan tarif Pertalite karena subsidi energi sudah membengkak dari Rp 150 triliun menjadi Rp 500 triliun di APBN 2022. Penyebabnya harga minyak dunia yang sangat tinggi sehingga jika tidak ditambal dengan penyesuaian harga subsidi energi bisa tembus Rp 700 triliun.

"Terus dari mahasiswanya nanya kenapa enggak dialihkan saja anggaran IKN untuk menutup itu? Anda tahu berapa anggaran IKN 2022? di APBN Rp 5 triliun, jadi jauh panggang dari api, kita butuh Rp 700 triliun dengan argumen kenapa enggak anggaran IKN dialihkan ke situ, ya cuma Rp 5 triliun, enggak ada apa-apanya," ujar Deni.

Oleh sebab itu, Deni memastikan pemerintah tidak bisa semena-mena tukar tambah anggaran yang sudah di alokasikan untuk masing-masing kebutuhan. Yang terpenting, menurut dia, pemerintah telah berkomitmen memastikan defisit APBN lebih rendah dari 3%. Artinya pendapatan negara akan dioptimalkan untuk memenuhi besaran belanja negara tanpa harus membuka ruang untuk utang yang besar.

"Terkait utang kita komitmen bisa defisit di bawah 3% tahun ini, 2,8% defisit kita sekarang. Nah kita sedang membahas bersama DPR tahun depan 2024 seperti apa defisitnya, itu kita usulkan antara 2,1-2,6%, artinya tetap menurun, meskipun ada pembangunan IKN defisit kita masih turun," tegasnya.

Defisit ini bisa dijaga saat IKN dibangun karena pemerintah menerapkan skema alokasi anggaran. Dengan begitu, anggaran pembangunan infrastruktur yang disediakan selama ini untuk pembangunan di Jakarta dan di Jawa bisa dialihkan ke Kalimantan.

"Kalau Jakarta enggak diapa-apain tumbuh, private sektor banyak, tapi kalau di daerah, di Kalimantan, Sulawesi, papua enggak ada. Harus ada intervensi dari APBN, dari pemerintah itu lah salah satu strategi kita supaya kemakmuran bangsa ini tidak hanya dinikmati warga di Jakarta saja, di Jawa saja," ujar Deni.