BUMN Konstruksi Banyak Berdarah-Darah, PUPR Akhirnya Bersuara

Jakarta, CNBC Indonesia - Banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya yang kondisi keuangan tidak sehat, antara lain utang menggunung dan kesulitan pembayaran kewajiban. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun menyadari kesulitan dari banyak BUMN karya.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra menyebut kondisi itu menjadi perhatian utamanya dari pemerintah, utamanya di Bina Konstruksi. Faktor utama yang menjadi perhatian adalah dari sisi rantai pasok.

"Kami melihat rantai pasok, ingin melihat rantai pasok yang bergerak gimana, jangan sampai kesulitan likuiditas sehingga rantai pasok mogok," katanya dalam Press Conference Konstruksi Indonesia 2023, Kamis (15/6/23).

Rachman menyebut Kementerian PUPR menyebut isu ini menjadi pantauan pihaknya. Cara menanganinya lewat komunikasi dengan Asosiasi dan BUMN karya sehingga bisa diketahui dimana titik masalahnya.

"Kami minta Ditjen terkait di PUPR untuk memantau betul ketika mulai ada gejala kesulitan mulai beri informasi, karena proyek strategis IKN (Ibu Kota Nusantara) PSN (Proyek Strategis Nasional) yang perlu dijaga kesinambungannya. Saya yakin Kementerian BUMN gak diam sehingga kondisi ini bisa teratasi," sebut Rachman.

"Persepsi sentimen negatif harus diperbaiki sehingga Badan usaha badan usaha yang kesulitan itu bisa diperbaiki terus dan kita terus terang berkomunikasi terus karena ini milik bangsa yang kita harus pertahankan," lanjutnya.

Kondisi keuangan BUMN Karya memang mengkhawatirkan, salah satunya Istaka Karya tercatat memiliki total kewajiban sebesar Rp 1,08 triliun dengan ekuitas perusahaan ada pada posisi minus Rp 570 miliar. Di sisi lain, total aset perusahaan hanya senilai Rp 514 miliar.

"Total piutang tersebut sekitar kurang lebih Rp 400 miliar, sedangkan total piutang seluruh pihak, antara lain perbankan, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dan pihak-pihak lainnya adalah sekitar Rp 1,08 triliun," kata ketua Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka Karya (Perkobik) Bambang Susilo.

WSKT dan WIKA juga saat ini napas bisnisnya mulai terengah-engah. Sebelumnya WIKA dikabarkan telah meminta penundaan pembayaran pinjaman dalam rangka restrukturisasi utang perusahaan.

Permintaan tersebut berlaku untuk pinjaman bank yang terutang oleh perusahaan induk dan tidak berlaku untuk meminta penundaan pembayaran obligasi, kata sekretaris perusahaan Mahendra Vijaya mengutip laporan Bloomberg. Secara spesifik perusahaan meminta penundaan pembayaran (standstill) bunga dan pokok pinjaman bank

Melansir data Refinitiv, pinjaman WIKA beserta anak usaha nyaris mencapai Rp 15 triliun. Adapun total pinjaman obligasi perusahaan beserta anak usaha mencapai Rp 9 triliun.