Sri Mulyani 'Pelototi' Belanja Daerah: Paling Besar Bayar PNS

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pihaknya terus mengawasi dan mengevaluasi kinerja belanja daerah. Dari catatannya, belanja daerah belum menyasar untuk kesejahteraan rakyat di daerah, tapi masih didominasi membayar gaji PNS Daerah.

Sri Mulyani menjelaskan, pada 2022 belanja untuk PNS Daerah menunjukkan penurunan, namun porsinya masih tertinggi dalam belanja daerah.

Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat sampai saat ini sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih bersumber dari anggaran pemerintah pusat melalui skema transfer ke daerah (TKD).

"TKD adalah sumber pendapatan utama untuk sebagai pendapatan daerah (APBD) yakni 68%... Di daerah belanja masih didominasi oleh belanja pegawai yang dalam hal ini mengalami tren penurunan, tapi masih cukup tinggi, yakni 34%," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Selasa (13/6/2023).

Baca: Gaji ke-13 Cair Tapi Tak Serentak, Gimana Nih?

Kementerian Keuangan mencatat, total belanja daerah meningkat sebesar 50,2%, dari Rp 715,5 triliun pada 2013 menjadi Rp 1.074,7 triliun pada 2022. Alokasinya paling besar diperuntukan bagi belanja pegawai.

Adapun pada 2022, belanja pegawai pemerintah daerah mencapai Rp 365,4 triliun atau turun dari angka pada 2021 yang sebesar Rp 376 triliun.

Belanja pegawai tersebut juga lebih besar nilainya dibandingkan dengan belanja barang dan jasa yang sebesar Rp 308,8 triliun, belanja modal Rp 170,8 triliun, dan belanja lainnya Rp 229,8 triliun.

Padahal, belanja barang dan jasa serta modal dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, untuk menyejahterakan masyarakat di daerah.

"Kita perlu lihat agar belanja APBD bisa dirasakan langsung dampak dan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Sri Mulyani.

Baca: Hore! 1,03 Juta Formasi CPNS & PPPK Dibuka September 2023

Menurut Sri Mulyani, jika perekonomian di daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya terkena dampak pandemi Covid-19 jadi menurun, bisa kembali meningkat.

Sehingga kemandirian fiskal daerah pun bisa terwujud, Pemda kemudian tidak hanya menunggu transfer dari pusat untuk anggaran belanjanya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Lagi-Lagi, Sri Mulyani Singung Dana Pemda yang Mandek di Bank