Perintah Luhut, Menteri Jokowi Ini Sat Set Sat Set Tanah IKN

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mengaku tengah memacu percepatan pengadaan lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan sendiri mengatakan, waktu yang dimiliki kini tak banyak.

Hadi menambahkan, pihaknya juga telah diselesaikan pengukuran kadastral sampai penerbitan Hak Pengelolaan (HPL).

Hadi menargetkan, pengadaan lahan rampung lebih cepat, dari target 27 Juli 2023 menjadi akhir Juni 2023. Hal itu disampaikan saat rapat percepatan Penyediaan Tanah di Otorita Ibu Kota, Minggu (11/6/2023).

"Kami ingin menyampaikan progres pengadaan tanah, Pak Menko," kata Hadi dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (13/6/2023).

Baca: Dukung Percepatan Pembangunan IKN, OJK Siapkan Pusat Keuangan

"Ada 12 paket pengadaan tanah di IKN, 6 paket sudah selesai dan 6 paket masih dalam proses kita selesaikan. Keenam hal tersebut kita targetkan akan selesai akhir Juni ini, Pak Menko," tambahnya.

12 paket pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN di IKN adalah:

- IPAL dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu IKN
- Dermaga Logistik
- Fasilitasi Bendungan Sepaku Semoi
- Bendungan Sepaku Semoi Tahap I
- Intake Sungai Sepaku Tahap I-
- Perubahan Intake Sungai Sepaku Tahap II
- Infrastruktur IKN Tahap I
- SPAM Instalasi Pengelolaan Air KIPP
- Bypass Shortcut Pasar Sepaku
- Bendungan Sepaku Semoi Tahap II
- Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek
- Jalan Tol Akses Menuju IKN (Karang Joang-KTT Kariangau-Sp Tempadung-Jembatan Pulau Balang).

Foto: Peluncuran Logo Nusantara, Istana Negara, 30 Mei 2023. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden) Peluncuran Logo Nusantara, Istana Negara, 30 Mei 2023. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Baca: Menteri PANRB Pastikan 11 Ribu ASN Pindah ke IKN di 2024

Sementara itu, Luhut mengatakan, waktu yang tersisa dari target penyelesaian penyediaan tanah tak banyak. Maka dari itu, ia meminta seluruh jajaran yang bertugas untuk bekerja semaksimal mungkin.

"Kita berpacu dengan waktu, kalau bisa kerjakan sendiri semua, waktunya sudah mepet ini," kata Luhut.

Di sisi lain, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, progres konstruksi IKN Tahap 1 saat ini telah mencapai 29,45% dan ditargetkan selesai pada 2024.

"Saat ini, konstruksi 36 paket pekerjaan sedang berjalan, dan 39 paket sisanya akan dimulai pada Juli 2023," kata Basuki dalam unggahan di akun Twitter resmi Kementerian PUPR.

Diragukan

Sementara itu, proyek IKN tengah dalam sorotan. Bahkan, diragukan oleh DPR RI.

Adalah Harris Turino, Fraksi PDI Perjuangan yang mempertanyakan perkembangan realisasi investasi di IKN. Dia menanyakannya kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pengajuan anggaran 2024, Jumat (9/6/2023).

Baca: Anggaran IKN Ditambah, Tahun Ini Jokowi Habiskan Rp37 T

Di mana, Bahlil memaparkan, baru ada 228 perusahaan dalam dan luar negeri yang sudah menandatangani letter of intent (LOI). Per tanggal 31 Mei 2023, sudah ada kunjungan dari 95 perusahaan.

Hanya saja, Bahlil mengatakan, belum bisa mengungkapkan detail nilai investasi karena baru rencana. Di saat bersamaan, kata dia, tengah dilakukan pembangunan infrastruktur dasar, melengkapi pelabuhan dan jalan yang sudah ada. Di samping itu dilakukan pembagian tanah untuk penyusunan paket investasi.

Harris pun menimpali dan bercerita soal kunjungannya ke IKN belum lama ini. Dia mengaku tidak melihat ada pembangunan kecuali tiang pada titik 0 Km.

"Bayangan kami ini kita punya mimpi, sampai ke sana kita melihat tiang-tiang panjang yang berdiri mesin-mesin yang lagi ngeborin, itu ternyata kita melihat monumen pendek setengah meter ini, dan dengan bangganya pak Demer menunjuk inilah titik nol KM IKN saat itu itu yang kami lihat," kata Haris.

Sebelumnya, dua fraksi DPR, yaitu partai Demokrat dan PKS, meminta pembatalan proyek IKN. Melalui pandangan yang dibacakan Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah menyebut jika anggaran IKN bukan prioritas dibandingkan dengan kebutuhan untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.

Sedangkan PKS meminta pembangunan IKN dihentikan. Anggaran pembangunan seharusnya bisa digunakan untuk memperkuat infrastruktur pertanian, kata anggota DPR, Andi Akmal Pasluddin.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dear Investor, Begini Titah Jokowi Soal Proyek IKN