Anggota DPR Keluhkan Rumah Jabatan, Tak Lagi Efektif

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluhkan masalah rumah jabatan alias rumah dinas dalam rapat panitia kerja Badan Anggaran dan Pemerintah serta Bank Indonesia (BI).

"Kita lihat rumah jabatan DPR itu efektivitasnya sudah tidak bisa menunjang aktivitas anggota lagi bahkan kalau boleh rumah jabatan kami serahkan bulat-bulat ke pemerintah," ujar Said Abdullah, Kepala Badan Anggaran DPR RI sekaligus anggota Komisi XI, Senin (12/6/2023).

Menurut Said, akibat rumah jabatan yang tidak lagi efektif, hanya sedikit anggota dewan yang menempati rumah jabatan.

"Rata-rata anggota tidak lebih 40% menempati atau 37% karena anggota lebih nyaman cari sendiri," tambahnya. Awalnya, rumah jabatan sangat mendukung tugas-tugas kedewanan. Tetapi lambat laun, rumah ini ditinggalkan oleh anggota dewan.

Oleh karena itu, dia mengusulkan adanya mekanisme lain karena pada saat bersamaan anggota DPR akan pindah ke IKN pada tahun depan. Dengan demikian, Said menilai rumah jabatan bisa dimanfaatkan bagi ASN yang membutuhkan rumah dinas.

"Pada saat yang sama terlalu banyak ASN kita yang masih butuh rumah jabatan daripada pemerintah sewa mahal-mahal mending pakai rumah jabatan anggota DPR," katanya.