Sudah 50 Tahunan di RI, Tambang yang Digarap Vale Baru 6%?

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengungkapkan bahwa tiga pimpinan daerah Sulawesi menolak perpanjangan kontrak pertambangan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang akan selesai pada 2025 mendatang. Salah satunya lantaran PT Vale Indonesia belum optimal menggarap lahan tambang yang telah diberikan izin pemerintah.

Mulyanto menjelaskan lahan konsesi tambang yang dimanfaatkan Vale saat ini baru hanya 7.000 hektar. Sementara perusahaan mendapatkan izin untuk menggarap lahan dengan luasan total 120.000 hektar.

"Vale itu hanya kurang lebih 6% dari yang diberikan izin oleh pemerintah, total setelah diizinkan diciutkan kan menjadi 120 ribu hektar yang digunakan hanya 7 ribu hektar," kata Mulyanto dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia, dikutip Jumat (9/6/2023).

Baca: Tambang Vale Dinilai Bisa Balik ke Pangkuan Ibu Pertiwi!

Menurut Mulyanto, luasan lahan menjadi salah satu alasan bagi ketiga pimpinan daerah seperti Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura menolak secara tegas perpanjangan PT Vale Indonesia.

"Narasumber 3 Gubernur Sulawesi yang ketempatan Vale mereka memberikan berbagai macam pendapat salah satu yang paling menonjol adalah vale kurang kontributif bagi daerah itu. Mereka katanya ingin udah jangan diperpanjang aja," ujar Mulyanto.

Selain itu, proses divestasi saham PT Vale Indonesia sebesar 51% sebagai syarat perpanjangan izin IUPK juga tak luput dari perhatian. Mulyanto pun mendesak agar pemerintah Indonesia dapat secara cepat mengambil alih saham 51% Vale sepenuhnya.

"Nah vale ini kan masih menguasai menjadi mayoritas, karena nya sesuai dalam rangka waktu dan dalam rangka perpanjangan kami DPR mendesak agar salah satu syarat dijalankan yakni divestasi saham 51% kepentingan nasional. Jadi itu latar belakang," katanya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 11% Gak Cukup! Saham Vale Diminta Untuk 'Di Freeportkan'