Nah lho, DPR Tiba-Tiba Minta 2 Surveyor Nikel Ditangguhkan

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VII DPR RI mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Wafid untuk menangguhkan kegiatan usaha dua surveyor independen nikel yang dituding melakukan kecurangan.

Kedua surveyor yang dimaksud yakni PT Carsurin dan PT Anindya Wiraputra.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah perusahaan pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perindustrian, Kamis (08/06/2023).

"Komisi VII DPR RI mendesak PLT Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk menangguhkan sementara kegiatan usaha PT Anindya dan PT Carsurin sebagai surveyor dalam melakukan verifikasi kualitas dan kuantitas hasil pertambanagn sampai dengan rampungnya audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hasilnya disampaikan kepada Kementerian ESDM ke Komisi VII," kata Sugeng, Kamis (8/6/2023).

Adapun penangguhan tersebut buntut dari dugaan ketidaknetralan dua surveyor tersebut dalam melakukan survei kadar nikel yang berpotensi merugikan pendapatan negara.

Bahkan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman sampai menanyakan satu per satu perusahaan smelter yang menggunakan jasa surveyor. Pasalnya, terdapat salah satu lembaga surveyor yang dinilai telah merugikan para penambang.

Maman menjelaskan, para penambang mengeluhkan kegiatan verifikasi kualitas bijih nikel dalam transaksi jual beli nikel dalam negeri yang dilakukan oleh lembaga surveyor. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh PT Anindya Wiraputra.

Menurut dia banyak para penambang atau trader mengeluhkan perbedaan hasil analiis antara pelabuhan muat dengan yang ada di perusahaan smelter. Kondisi ini tentunya membuat para penambang mengalami kerugian karena harus menanggung penalti.

Adapun dari sekian banyak perusahaan smelter yang dicecar, kebanyakan dari mereka rupanya menggunakan jasa dari PT Anindya Wiraputra. Maman pun cukup heran lantaran, surveyor yang telah mendapatkan Surat Keterangan (SK) resmi dari Kementerian ESDM cukup banyak.

"Ada 11 pak, tapi saya tadi baru melakukan langkah simulasi sederhana saja pak. ini yang selalu kesebut Anindya. Disini ada yang menyebutkan di luar Anindya itu semuanya di luar Konawe kalau yang maluku trennya kalau gak tadi Tribhakti sekarang pertanyaan saya ke Obsidian kenapa harus pakai Anindya sedangkan ada 10 lagi lembaga survei yg kita yakini memiliki kompetensi yang sama?," tutur Maman.

Baca: Ramai Investor Nikel Ngumpul di DPR, Ternyata Dicecar Isu Ini

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article DPR Cecar Pengusaha Smelter Gegara Pakai Lembaga Surveyor Ini