Tekan Emisi Karbon, RI Kudu Pensiun Dini 8,6 GW PLTU

Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia

08 June 2023 18:21

Foto: Infografis/ Perjalanan PLN Pensiunkan PLTU Batu Bara/Edward Ricardo

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Salah satu strategi yang digenjot saat ini yakni dengan pensiun dini sumber energi dengan emisi karbon tinggi, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara.

Program pensiun dini PLTU ini pun sebelumnya didukung oleh sejumlah negara-negara maju. Negara maju tergabung dalam G7 yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang memiliki inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP).

Inisiatif ini merupakan program dukungan pendanaan dari negara maju khusus untuk Indonesia agar meninggalkan pemakaian energi fosil seperti batu bara dan segera melakukan transisi energi.

Komitmen pendanaan melalui JETP ini mencapai US$ 20 miliar atau sebesar Rp 300 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per US$). Hal ini dilontarkan Presiden AS Joe Biden pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Selasa (15/11/2022).

Kesepakatan tersebut tentu dengan target bahwa Indonesia harus mengurangi sebesar 290 juta ton emisi karbon di sektor kelistrikan dan menerapkan sebesar 34% bauran energi terbarukan pada tahun 2030.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukannya, untuk mencapai target pendanaan JETP tersebut, paling tidak Indonesia harus memensiunkan PLTU batu bara hingga 8,6 Giga Watt (GW).

"Berdasarkan kajian IESR, kalau ingin mencapai target JETP yang 290 juta ton emisi tahun 2030 dan 34% korelasi dengan kenaikan energi terbarukan, maka PLTU yang harus diakhiri itu kira-kira 8,6 GW. Itu hitung-hitungan internal kami," jelas Fabby kepada CNBC Indonesia, Kamis (8/6/2023).

Fabby menyebutkan, untuk memensiunkan PLTU berkapasitas hingga 8,6 GW tersebut, maka diperlukan pendanaan setidaknya hingga US$ 5 miliar atau setara Rp 74,4 triliun.

"Nah itu untuk memensiunkan 8,6 GW, kalau kita lihat dari list pembangkit yang tersedia yang mungkin untuk dipensiunkan dengan biaya yang paling optimal itu kira-kira US$ 4,5 miliar hingga US$ 5 miliar lah, range-nya saja. Tergantung pembangkitnya," paparnya.

Lebih lanjut, Fabby mengatakan bahwa pensiun dini PLTU yang dilakukan hingga kapasitas 8,6 GW harus dilakukan agar bauran energi terbarukan di Indonesia bisa mencapai target 34% pada 2030.

"Kalau kita ingin mencapai target tadi, dua hal, emisi pick dan 34% bauran EBT itu harus (pensiunkan PLTU) 8,6 GW. Kenapa, karena supaya energi terbarukan bisa menambah bauran lebih besar, berarti harus ada pembangkit yang dikeluarkan kan kalau mau bauran EBT lebih besar," tandasnya.

Baca:

RI Jadi Korban Janji Manis AS Cs, Ini Buktinya..

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa dari komitmen dana US$ 20 miliar tersebut, hingga kini belum ada sepeserpun yang diberikan ke Indonesia.

"Belum ada," jawab Dadan saat ditanya sudah berapa dana yang diberikan kepada Indonesia dari program JETP AS tersebut, saat ditemui di Jakarta, Kamis (11/5/2023).

Di kesempatan berbeda, Dadan pun menyebut bahwa Indonesia masih meminta dukungan nyata dari program JETP tersebut, seperti pinjaman komersial.

"JETP masih terus dilakukan pembahasan, khususnya terkait komitmen pendanaan. Indonesia menginginkan support yang lebih riil, tidak business as usual, misalkan melalui commercial loan," ungkap Dadan kepada CNBC Indonesia, Kamis (11/3/2023).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pun mengaku pihaknya sempat menagih "janji" AS tersebut.

Namun, Luhut tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan.

Justru, dalam cerita Luhut, AS diam saat ditanya di mana uang yang di gadang-gadang untuk Indonesia dalam rangka percepatan transisi energi menjadi energi bersih.

"Waktu saya di Washington sebulan lalu, kita paparin (rencana transisi energi) mereka sudah iya, terus saya bilang, where is the money? Ao ao ngomong doang," papar Luhut dalam acara 'Hilirisasi dan Transisi Energi Menuju Indonesia Emas', Jakarta, dikutip Rabu (10/5/2023).

Tidak takut, Luhut mengungkapkan kepada pihak Amerika Serikat bahwa jangan sampai AS mengatur Indonesia dalam mengambil kebijakan. "Kalau kamu kasih harga loan-nya sama dengan harga commercial loan, forget it, we can do it by our own, kenapa kalian ngatur-ngatur? Dia harus ngerti," tegas Luhut.