Nasib Malang di Depan Mata, Ribuan Orang Bakal Kena PHK

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) membeberkan bahwa akan ada ribuan pekerja yang kemungkinan terkena dampak dari kebijakan pelarangan ekspor bauksit yang sebentar lagi akan diberlakukan efektif mulai 11 Juni 2023.

Kebijakan tersebut adalah pelarangan ekspor mineral mentah, tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Plh Ketua Umum APB3I, Ronald Sulistyanto memperhitungkan bahwa setidaknya akan ada 3000 pegawai yang akan terkena Pemutusan Hak Kerja (PHK) sebagai dampak dari kebijakan tersebut.

Baca: Siap-siap, 'Malapetaka' Bakal Terjang RI Mulai Bulan Ini

Ronald mengatakan hal itu berbanding lurus dengan pemangkasan produksi bauksit di dalam negeri hingga setengahnya dari produksi yang direncanakan tahun 2023 ini sekitar 30 juta ton bauksit. Pemangkasan itu, ucap Ronald, sebagai penyesuaian kemampuan serapan bauksit pada smelter dalam negeri yang hanya cukup hingga 14 juta ton setahun.

"Saya kira kalau dampak yang akan terjadi sebesar kapasitas yang mereka kurangi. Kalau produksi angkat 30 juta ton katakanlah, itu dia memerlukan karyawan total kira-kira sekitar 6 ribu sampai 7 ribu orang. Kalau separuhnya, kira-kira hitungannya separuhnya," jelas Ronald kepada CNBC Indonesia, Rabu (7/6/2023).

"Kemungkinan kalau hanya pegawai dari perusahaan yang mempekerjakan ya, untuk internal perusahaan saja kemungkinan sekitar (3000 pegawai) itu, tapi kan itu belum kontraktornya," jawab Ronald saat ditanya perhitungan jumlah PHK yang akan terjadi separuh dari jumlah produksi yang terpangkas tahun ini.

Baca: Ekspor Bauksit Disetop, RI Terancam Malapetaka Baru

Selain itu, Ronald menyampaikan perusahaan yang harus mempersiapkan dana untuk memberikan uang pesangon bagi pegawai yang terimbas. Ronald menilai jumlah dana yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan pesangon pegawai PHK bisa mencapai miliaran Rupiah.

"Ketentuannya tenaga kerja kan harus diberi pesangon. Sekarang kan sistem penggajian kita kan ada 2 PKWTT dan PKWT sama itu intinya, yang satu kontrak yang satu pegawai tetap. Tapi tetap menghitung berapa masa kerja kan. Dan perusahaan yang bayar PHK itu nggak mudah lah melibatkan billion lah ya, untuk bisa menyelesaikan itu," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, kegiatan pelarangan ekspor tegak lurus dilakukan oleh pemerintah, lantaran beberapa industri bauksit tak mematuhi keinginan pemerintah dalam hilirisasi. Kegiatan larangan ekspor hanya berlaku bagi industri yang belum membangun smelter.

Baca: 4 Malapetaka Ancam China, Ada "Tsunami" sampai Utang Meledak

Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan dari rencana pembangunan 12 smelter bauksit di dalam negeri, sejauh ini baru ada 4 smelter yang sudah beroperasi. Sisanya, sebanyak 8 proyek smelter bauksit masih dalam tahap pembangunan.

Bahkan, berdasarkan peninjauan ke lapangan, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan hasil verifikator independen. Temuan di lapangan menunjukkan dari 8 proyek smelter, 7 lokasi smelter masih berupa tanah lapang.

"Walaupun dinyatakan dalam laporan hasil verifikasi ditunjukkan kemajuan pembangunan sudah mencapai kisaran antara 32% sampai 66%," kata Arifin dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (24/5/2023).

Berikut 8 perusahaan yang hingga saat ini belum menuntaskan pembangunan proyek smelternya:

1. PT Quality Sukses Sejahtera berlokasi di Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau, Kalbar dengan rencana investasi perusahaan dalam proyek ini US$ 484,3 juta.

2. PT Dinamika Sejahtera Mandiri berlokasi di Kec. Toba, Kab. Sanggau, Kalbar dengan rencana investasi US$ 1,2 miliar.

3. PT Parenggean Makmur Sejahtera berlokasi di Kec. Campaga & Cempaga Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Kalteng dengan rencana investasi US$ 509 juta.

4. PT Persada Pratama Cemerlang berlokasi di Kec. Meliau, Kab. Sanggau, Kalbar dengan rencana investasi sebesar US$ 474 juta.

5. PT Sumber Bumi Marau berlokasi di Kec. Marau dan Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Kalbar dengan rencana investasi sebesar US$ 550 juta.

6. PT Kalbar Bumi Perkasa berlokasi di Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau, Kalbar dengan rencana investasi US$ 1,58 miliar.

7. PT Laman Mining berlokasi di Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalbar dengan rencana investasi US$ 1,05 miliar.

8. PT Borneo Alumina Indonesia Kab. Mempawah, Kalbar dengan rencana investasi US$ 831,5 juta.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Hilirisasi Bauksit Mandek, Ini Biang Keroknyaa..