Bikin Rugi Trilunan, Truk Monster Jalanan Belum Bisa Dilawan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah masih belum memberlakukan aturan larangan truk obesitas atau (over dimension overload/ODOL) melintas. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan saat ini penerapan aturan itu masih harus berbicara dengan pihak pengusaha.

"ODOL ini juga kita sedang bicara dengan itu dengan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), dimana APINDO ini itu ingin tetap melakukan ODOL. seperti itu sehingga kita harus melakukan dengan maksimal," kata Budi Karya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (6/6/2023).

Kebijakan truk larangan ODOL melintas sebetulnya sudah dikeluarkan dari tahun 2017 lalu, namun ada penundaan di tahun 2018 hingga saat ini.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan juga sudah menegaskan bahwa kebijakan larangan truk ODOL melintas ini bakal diterapkan pada tahun 2023 ini.

"Kami akan tetap memberlakukan zero ODOL di 2023, bagaimana zero ODOL bisa terlaksana dengan baik tapi situasinya bisa di manage tanpa gejolak. karena kebijakan (merupakan) kebijakan bersama, bukan Kemenhub saja, juga Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, dan Korlantas Polri," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno.

Meski diakui untuk mengatasi permasalahan truk ODOL Ini bukan persoalan mudah. Terlebih pemilik barang juga masih menorehkan keuntungan meski sudah ditilang.

"Kita dia mengangkut kelebihan muatan 2 ton lebih, dia akan untung 1 juta, ditilang hanya Rp 100.000, jadi lebih baik overload terus karena masih untung Rp 1,9 juta. kebanyakan begitu," katanya.

Sebelumnya Kementerian PUPR mencatatkan data kerugian negara yang diakibatkan truk obesitas ini mencapai Rp 43 triliun. Dimana dihitung dari jumlah kecelakaan yang meningkat, produktivitas yang tidak maksimal karena berjalan lambat, hingga kemacetan.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menhub Ingatkan Risiko Pemudik di Tol Arah Jawa Barat