Heboh! Netizen RI Serukan Jokowi Ambil Tambang Vale..

Jakarta, CNBC Indonesia - Netizien dijagat maya turut mengomentari persoalan pertambangan di dalam negeri. Khususnya yang terbaru tentang kewajiban divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Perusahaan asal Kanada ini sejatinya memiliki kewajiban untuk melakukan divestasi saham 51% sebelum kontrak karya (KK) berakhir di tahun 2025.

Sementara di jagat maya twitter, netizen meminta untuk Presiden RI Joko Widodo mengambil alih tambang milik Vale Indonesia itu. Twitter dihebohkan dengan hastag #DukungJokowiAmbilVale dan juga #KembalikanTambangIndonesia

"Pak @jokowi Ambil Alih Tambang Vale berharap agar negara melalui MIND ID dapat mengambil kembali saham PT Vale Indonesia sebesar 20%. Dengan begitu, RI akan menggenggam kepemilikan saham 51% secara penuh," seperti diungkapkan akun @Sindiirella

Baca: Siap-siap Terkuak! Menteri Telusuri 20% Saham Publik di Vale

Selain itu akun twitter @syifaarhmh juga ikut mengomentari bahwa kontrak tambang Vale Indonesia sudah mau habis. "Sudah saatnya ambil alih tambang Vale nih pak @jokowi, yok bisa yok," ungkapnya.

"Kalo menurut saya mending tambang yang udah lama dikelola sama orang asing udah bisa diambil aja pak @jokowi, ayo Ambil Alih Tambang Vale," sahutakun twitter @Waudira.

Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah melalui MIND ID baru menguasai 20% saham Vale Indonesia, kemudian 20,7%-nya adalah saham milik publik. Sisanya adalah milik Vale Canada Limited (VCL) 44,3% dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM) 15%.

Baca: Jreng..Pemerintah Dimintak Tak Lanjutkan Kontrak Tambang Vale

Nah, dari hal itu MIND ID selaku holding BUMN dan mewakili pemerintah, baru memiliki saham murni 20%. Artinya untuk menguasai 51% saham, dibutuhkan sebanyak 31% lagi. Sementara, Vale Indonesia hanya menawarkan divestasi saham 11%.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Hariyadi menyebutkan, apabila Vale menawarkan sahamnya sebesar 11% untuk diambil negara, maka sejauh ini MIND ID hanya akan menguasai 31% saham Vale Indonesia.

Bambang menjelaskan kondisi tersebut terjadi lantaran kepemilikan saham publik sebesar 20,7% di Vale Indonesia tidak jelas asal usulnya. Bahkan berdasarkan informasi yang diperoleh, saham publik sebesar 20,7% diduga bukan dikuasai oleh pasar domestik melainkan perusahaan cangkang milik Vale sendiri.

"Apakah Pak Menteri sudah cek infonya bukan dikuasai pasar domestik mereka pakai cangkang perusahaan domestik infonya itu yang memiliki saham 20 persen," kata Bambang dalam Rapat Kerja bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif, dikutip Rabu (7/6/2023).

Baca: Heboh Porsi Publik Saham Vale Dikuasai Asing, Ini Faktanya!

"Bahkan terindikasi itu dana pensiun Sumitomo padahal Sumitomo sendiri sudah memiliki saham yg tercatat di Vale. Jadi menurut kami palsu-palsu yang 20 persen di publik ini, 80 persen mereka juga dengan baju publik," tambah Bambang.

Oleh sebab itu, Bambang mendorong pemerintah untuk dapat mengambil alih kepemilikan saham 51% milik PT Vale Indonesia sepenuhnya. Dengan catatan, saham milik publik sebesar 20% harus jelas terlebih dahulu asal-usulnya.

"Pak Menteri bilang akan di cek ke OJK. Kami bersyukur kalau itu dilakukan tapi mohon jangan dilanjuti dulu perpanjangan cek dulu jangan sampai kita ketipu," kata dia.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 11% Gak Cukup! Saham Vale Diminta Untuk 'Di Freeportkan'