Sederet Kritikan Anies ke Jokowi, Eh Gak Mempan Nih!

Jakarta, CNBC Indonesia - Calon Presiden RI dari Partai Nasdem, PKS & Demokrat Anies Baswedan secara blak-blakan mengkritik strategi era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yang terbaru, Anies mengkritik kebijakan Jokowi soal pembangunan jalan tol.

Anies menyinggung, era Presiden SBY pencapaian pembangunan jalan 10 kali lipat dari Jokowi. Dia bilang, Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada.

"Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang bawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentra-sentra baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten hanya 19.000 km saja," ungkap Anies dalam acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera pada Sabtu (20/5/2023).

Kritikan Anies pun dirasa tak mempan bagi Jokowi. Buktinya Jokowi justru ngebut membangun tol di tahun ini. Targetnya ada 13 ruas jalan tol baru sepanjang 309,78 km beroperasi hingga akhir 2023.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan, penyelesaian pembangunan jalan tol dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun. Pembangunan jalan tol hingga tahun 2014 sepanjang 790 km dan dilanjutkan pada periode 2015-2019 telah berhasil menyelesaikan sepanjang 1.298 km, termasuk tersambungnya Tol Trans Jawa dan dimulainya Tol Trans Sumatera sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

"Pada periode 2020-2024, target pembangunan jalan tol sepanjang 1.367 km dapat terwujud, dimana dari tahun 2020 hingga Mei 2023, telah selesai sepanjang 535,5 km dan akan menyusul 309,78 km jalan tol baru yang tersebar di 13 ruas hingga akhir tahun 2023 mendatang," kata Triono dalam keterangannya, Selasa (6/6/2023).

Triono menyebutkan, beberapa ruas tol yang telah beroperasi pada Januari-Mei 2023 yakni jalan tol Semarang - Demak (Seksi 2 Sayung - Demak: 16,01 km), Becakayu (Seksi 2A Jakasampurna - Kayuringin: 4,88 km) dan Cinere - Jagorawi (Seksi 3A Kukusan - Krukut: 3,5 km).

"Ditargetkan total panjang jalan tol yang selesai konstruksi/fungsional dan operasional hingga 2024 seluruhnya mencapai 3.455 km," ujarnya.

Sedangkan untuk ruas baru yang ditargetkan akan beroperasi hingga akhir 2023 adalah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi 4-6 (28,2 km), Tol Ciawi Sukabumi seksi 2 (11,9 km), Tol Cibitung-Cilincing seksi 4 (7,7 km), Tol Cimanggis-Cibitung seksi 2 (23,01 km), Tol Serpong-Cinere seksi 2 (3,6 km), Tol Sigli-Banda Aceh seksi 5-6 (13,2 km).

Selanjutnya ada Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 1-2 (38,45 km), Tol Pasuruan-Probolinggo seksi 4A (8,57 km), Tol Jakarta-Cikampek II Selatan paket 3 (31,25 km), Tol Serpong-Balaraja seksi 1B (5,4 km), Tol Kisaran-Tebing Tinggi (47,6 km), dan Tol Binjai-Langsa (26,2 km) serta Simpang Indralaya-Prabumulih (64,7 km).

Kritik Anies pada Subsidi Kendaraan Listrik

Anies juga melontarkan kritik mengenai subsidi mobil listrik dalam pidatonya di acara Pengukuhan Amanat Nasional. Awalnya, Anies mengatakan bahwa Indonesia memiliki begitu banyak peluang, khususnya dalam lingkungan hidup. Pemerintah harus memastikan sumber daya yang tepat untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup.

"Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup, polusi udara bukan lah terletak di dalam subsidi mobil listrik yang pemilik mobil listriknya yang mereka tidak membutuhkan subsidi, betul?" tegas Anies dalam pidatonya.

Anies menghitung, bahwa subsidi kepada mobil listrik dalam pemakaian mobil pribadi emisi karbon per kapita per kilometer katanya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak.

"Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bus berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi, karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit," ungkap Anies.

Ditambah, kata Anies, ketika pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, kendaraan pribadi berbasis listrik tidak menggantikan mobil yang ada di garasinya, maka akan menambah mobil di jalanan.

"Sehingga menambah kemacetan di jalan. Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan apalagi percakapan media sosial," tandas dia.

Pendapat Anies ini lagi-lagi tak digubris dan lanjut terus. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan pesan Presiden RI Joko Widodo perihal urgensi pengadaan subsidi kendaraan listrik di Indonesia.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Kelistrikan, Sripeni Inten Cahyani mengungkapkan setidaknya ada tiga poin penting yang disampaikan oleh Jokowi perihal subsidi kendaraan listrik di Indonesia. Pertama, perihal beban keuangan negara yang mana subsidi yang dikerahkan untuk bahan bakar minyak (BBM) akan dialihkan sebagian untuk subsidi misalnya motor listrik. Sripeni mengatakan bahwa subsidi yang dialihkan ke motor listrik hanya sebesar 2,4% dari total subsidi yang diberikan pada BBM bersubsidi.

"Sebagian (subsidi BBM) diambil sedikit, Rp 7 juta dikali 1 juta (subsidi per motor) Rp 7 triliun. Dari tahun lalu Rp 823 triliun. Subsidi dan kompensasi BBM jadi hanya 2,4% yang kemudian kalo ditaruh di tahun 2023 ini bisa memberikan semacam bantuan karena masyarakat mengatakan, oh ini irit, enak, mudah, murah banget tapi biaya untuk membeli mahal," jelas Sripeni dalam acara Dialog Forum Merdeka Barat 9, dikutip Selasa (30/5/2023).

Kedua, Sripeni menjelaskan pesan Presiden Jokowi yakni subsidi yang diberikan pada jenis konversi motor konvensional menjadi motor listrik bisa memberikan opsi kepada masyarakat yang masih ingin menggunakan motor lamanya, namun bisa dikonversi menjadi motor listrik.

"Jadi program konversi adalah melakukan proses transisi energi yang secara konkrit. Karena sebelumnya (motor konvensional) minum BBM jadi tidak minum BBM. Tentunya program pemerintah ini ada toolsnya motor baru, kalau memang masyarakat mampu untuk membeli yang lebih mahal," tambahnya.

Ketiga, Sripeni melanjutkan, subsidi yang dikerahkan ini merupakan pelaksanaan dari amanah Undang-undang dalam mengurangi efek rumah kaca (ERK) yang juga tertuang dalam ratifikasi Paris Agreement 2016 lalu.

"Multiplier effect bisa sampai 67 kali dibandingkan dengan nikel yang saat ini sekarang kan sudah dilarang untuk diekspor makanya sudah disuruh untuk pengolahan mineral banget ya. Itu multiplier effect-nya nilai tambah dari ore kemudian bertambah prosesnya di processing sudah 11 kali nilai tambahnya. Sampai pada sel sudah sampai 67 kali, bayangkan," tutupnya.