Kontroversi Utang dan Jalan di Era Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan joko widodo akan tercatat dalam sejarah sebagai rezim paling doyan utang dengan capaian nominal utang publik atau pemerintah pusat jumbo mencapai Rp 7.879 Triliun per maret 2023. Jumlah ini naik 3,2 kali lipat dari awal memerintah pada 2014.

Karena merupakan utang publik, maka setiap kepala rakyat indonesia saat ini menanggung utang Rp28,7 juta, naik dari posisi terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya Rp10 juta per kepala. Soal utang, prestasi Presiden Joko Widodo memang terbaik dibandingkan pendahulunya dengan posisi menteri keuangan yang dijabat oleh orang yang sama, Sri Mulyani.

rezim sby yang memerintah pada 2004-2014 mampu menekan rasio utang terhadap produk domestik bruto menjadi sekitar 25% di akhir serah terima jabatan presiden pada 2014 dari awal memimpin 57%. Sebaliknya, Jokowi membawa rasio utang publik melonjak ke angka 38% tahun ini.

Pemerintah beralasan utang membengkak lantaran pandemi, dan proyek massif infrastruktur bernilai ribuan triliun rupiah dimana 30-40% diantaranya dibiayai oleh negara.

Muhammad Ma'ruf Head of CNBC Indonesia Research mengatakan defisit APBN era Jokowi lebih besar, menggambarkan kebijakan ekonomi lebih ekspansif namun angka pertumbuhan PDB lebih rendah dari era SBY. Rata-rata defisit APBN zaman SBY sebesar 1,6% dengan hasil rata-rata PDB tumbuh nyaris 6%, sementara defisit APBN era Jokowi rata-rata 3% tapi hasil pertumbuhan PDB nya di bawah 5% dan bahkan mendekati 4%

Selengkapnya saksikan diskusi Maria Katarina dengan Muhammad Ma'ruf Head of CNBC Indonesia Research dalam program Your Money Your Vote, Rabu (31/05/2023).