Ada 1.900 Mayat, Mahfud Beberkan Ngerinya Perdagangan Orang!

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo memimpin rapat internal terkait masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5/2023). Dalam rapat juga dilaporkan terkait data perdagangan orang yang menjadi masalah serius.

Baca: Kronologi Heboh Isu Putusan MK Pemilu 2024 Coblos Partai

Turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Wakil Menteri Hukum dan Ham Edward Omar Sharif Hiariej, dan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim.

"Begini kita punya masalah dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di mana orang dikirim ke luar negeri lalu menjadi budak-budak yang dianiaya, terlibat dalam kejahatan dalam sebuah pengiriman tenaga kerja yang ilegal," kata Mahfud usai rapat.

Setidaknya dari data yang diperoleh dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dalam satu tahun ada 1.900 mayat yang dibawa kembali ke tanah air karena TPPO. Khususnya di Nusa Tenggara Timur mencapai 55 orang yang dipulangkan dari perdagangan orang.

Sehingga presiden memberikan arahan, lanjut Mahfud, yakni melakukan restrukturisasi Satuan Tugas Tim Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Juga memerintahkan langkah tindak cepat dalam dalam kurun waktu satu bulan ini kepada masyarakat.

Selain itu, Mahfud juga bercerita ketika memimpin salah satu Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, di mana negara ASEAN meminta kepada Indonesia untuk mengambil posisi kepemimpinan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Karena perdagangan orang sudah mengganggu kehidupan bernegara negara ASEAN.

Mahfud pun membeberkan alasan sulitnya memberantas kejahatan lintas negara ini karena terstruktur dan rapi. Selain itu di dalam negeri ada birokrasi yang menghambat hingga backing atau perlindungan dari orang kuat.

"Mungkin per-backing-an, sehingga presiden tadi perintahkan ke Kapolri tidak ada backing-backing-an, karena semua tindakan tegas itu di-backing negara, tidak ada backing-backingan bagi penjahat. Backing bagi kebenaran adalah negara, negara backing bagi penegak hukum," kata Mahfud.

Jutaan Pekerja Migran RI Di Luar Negeri Ilegal
Kepala BP2MI Benny Rhamdani, mengatakan dalam tiga tahun terakhir ada 94 ribu anak-anak asal Indonesia yang dideportasi dari Timur Tengah maupun Asia. Sebanyak 90% di antaranya berangkat dengan cara yang tidak resmi atau unprocedural.

Sedangkan ada 1.900 jenazah tiap harinya yang dipulangkan ke Indonesia yang kebanyakan merupakan korban dari TPPO.

"1,900 jenazah, artinya tiap dua hari peti jenazah masuk ke tanah air kita. Sebanyak 90% di antara mereka berangkat dengan tidak resmi dan korban penempatan sindikat ilegal," kata Benny.

Lalu ada 3.600 WNI yang menjadi korban TPPO sakit depresi, hilang ingatan, bahkan cacat fisik. Di mana ada yang dari kondisi sakit dan penganiayaan hingga menyebabkan meninggal.

Benny mengatakan praktek TPPO ini sebelumnya sudah diingatkan oleh World Bank pada tahun 2017. Bank Dunia merilis data ada 9 juta orang yang bekerja di luar negeri.

Namun menurut data yang tercatat di BP2MI PMI yang resmi hanya 4,7 juta orang. Sehingga asumsinya ada 4,3 juta orang yang bekerja di luar negeri secara unprocedural dan melalui sindikat penempatan ilegal.

Sehingga saat ini tengah melakukan langkah peperangan terhadap aksi ilegal ini. Bahkan 8 bulan lalu sempat memecat ASN yang terlibat dalam sindikat penempatan ilegal.

"Jadi ini kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh negara tunduk atau kalah melawan sindikat dan mafia," kata Benny.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mahfud Sudah Beres-beres dan Siap Keluar dari Rumah Dinas